Apeksi Temui KPK Bahas Pencegahan Korupsi

TANGSEL,SNOL—Sejumlah kepala daerah dijebloskan ke jeruji besi lantaran terjerat kasus korupsi. Guna mencegah terjadinya ka­sus yang sama di tingkat daerah, Asosiasi Pemerintah Kota Selu­ruh Indonesia (APEKSI) meng­gelar pertemuan dengan KPK.

Dalam pertemuan itu kedua pihak sepakat memperkuat pencegahan korupsi dengan lebih memperketat pengawasan internal. Penguatan dilakukan di tingkat Aparat Pengawas Inter­nal Pemerintah (APIP), kemu­dian smart city dengan aplikasi program satu daerah dan daerah lain yang bisa dicopy paste atau bisa ditiru daerah lain

Sebagai kota dengan konsep smart city, bersama pimpinan KPK juga mereka membahas mengenai penerapan aplikasi e-government, e-office, dan layanan lainnya. Pro­gram ini diharapkan bisa diting­katkan atau ditiru oleh pemerintah di daerah-daerah lain.

“Nantinya ada penguatan kelembagaan inspektorat di daerah. APIP juga akan diting­katkan kemampuannya dalam audit dan investigasi,” kata Ket­ua APEKSI, Airin Rachmi Diany, usai pertemuan dengan pimpi­nan KPK di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Sela­tan, Kamis (18/1).

Airin yang juga menjabat Wa­likota Tangerang Selatan itu men­gaku mendapat informasi bahwa KPK diajak terlibat langsung oleh Kemendagri untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satunya mengenai penguatan terhadap APIP. Salah satu hal tadi disampaikan pimpi­nan adalah penguatan kelem­bagaan. Jadi inspektorat nanti secara eselonering-nya akan naik hampir sama dengan Sekda di wilayah masing-masing.

“Kita berharap dengan adanya revisi ini, bisa menguatkan APIP itu sendiri,” ujar Airin.

Penguatan APIP untuk probity audit dan investigasi pening­katan APIP tersebut kerja sama dengan BPKP. Dengan adanya revisi ini bisa menguatkan APIP sendiri, tidak hanya kelem­bagaan tapi juga kemampuan APIP itu sendiri,” tambahnya.

Pihaknya mengklaim sudah menyampaikan pesan kepala daerah anggotanya, yang maju kembali di Pilkada 2018, di­harapkan dapat melaksanakan penguatan APIP. Salah satu hal yang harus dimasukan ke dalam RPJMD pada saat mereka terpi­lih nanti adalah penguatan APIP sampai dengan level berapa.

Kabiro Humas KPK Febri Di­ansyah mengatakan, pertemuan ini merupakan respons atas per­mintaan dari APEKSI. Pencega­han merupakan fokus KPK agar kasus korupsi di daerah tidak terulang.

“Ini respons dari surat yang pernah disampaikan APEKSI pada pimpinan KPK. Karena kami pandang kami juga harus menjelaskan bahwa penangan­an kasus korupsi kepala daerah ini jangan sampai terulang kem­bali,” ujar Febri. (jarkasih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.