Polda Siapkan Tiga Satgas

Kawal Pelaksanaan Pilkada Serentak

SERANG, SNOL—Polda Banten menyiapkan tiga satuan tugas (Satgas) yang akan mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di empat kabupaten dan kota di Banten. Ketiga Satgas itu yakni Satgas Politik Uang, Satgas Ciber dan Satgas Nusantara.

Kapolda Banten, Brigjen Pol Listiyo Si­git Prabowo mengatakan, akan turut menjaga kondusivitas Pilkada 2018 melalui pembentu­kan tiga Satgas. Ketiga satgas tersebut memi­liki peran khusus selama pilkada berlangsung hingga penetapan kepala daerah dan wakil ke­pala daerah.

Orang nomor satu di jaja­ran Polda Banten tersebut menjelaskan, pembentukan Satgas Politik Uang untuk menjawab sejumlah perma­salahan politik uang yang ker­ap menjadi problema sensitif dalam pemilu di Indonesia khususnya di Banten.

Satgas tersebut, kata dia, akan mengawasi dan mere­spon cepat apabila menemu­kan kecurangan pilkada baik dilakukan calon maupun tim sukses dengan memberikan uang ataupun barang sebagai upaya menghasut pemilih un­tuk memilih pasangan calon tertentu.

“Satgas Money Politics merupakan pengembangan dari upaya yang dilakukan kepolisian untuk menekan angka kecurangan,” ujarnya seusai menggelar rapat koor­dinasi Sentra Gakkumdu, Ju­mat (19/1).

Terkait fungsi Satgas Siber, kapolda mengatakan, akan mengawasi aktivitas di dunia digital khususnya media sosial yang kerap dijadikan sebagai media penyebaran isu hoax ataupun konten-konten yang termasuk dalam pelanggaran pilkada, seperti kampanye hitam yang dapat merugikan salah satu pasangan calon.

“Satgas Ciber untuk men­gantisipasi pelanggaran kam­panye di media sosial,” kat­anya, seraya mengungkapkan bahwa Satgas Ciber terdiri atas gabungan Dirkrimum, Intele­jen dan Bidang Humas Polda Banten.

Kemudian, Satgas Nusantara memiliki fungsi menjaga kon­dusivitas pelaksanaan Pilkada 2018, agar tidak terjadi perpe­cahan akibat isu-isu yang me­nyebabkan disintegrasi bang­sa, seperti isu SARA.

“Kita ingin pemilu ini betul-betul terselenggara dengan baik. Maka perlu ada satgas. Kami su­dah mulai melakukan pelatihan-pelatihan,” ungkapnya

Terkait kemungkinan ter­jadinya pelanggaran, dia men­gaku, akan menindak tegas se­tiap pelanggaran pilkada sekecil apa pun. Tindakan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Setiap pelanggaran, ada mekanismenya, bisa kita ter­apkan dengan UU Pemilu ataupun UU pidana umum,” ucapnya.

Di tingkat nasional, Polri membentuk Satgas Nusan­tara untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan pada proses Pilkada Serentak 2018. Satgas tersebut nantinya akan dibantu oleh tokoh masyara­kat dan tokoh agama.

“Sebentar lagi mesin par­tai berjalan, mereka bergerak semua, jangan sampai kepana­san maka perlu pendinginan. Kita perlu tokoh masyarakat yang mampu memberikan pernyataan menyejukan,” kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto di Polda Met­ro Jaya, Jakarta, Jumat (19/1).

Satuan tugas ini dibentuk agar para pendukung calon kepala daerah dapat tertib serta tidak menimbulkan keg­aduhan. Terutama saat terjadi konflik dalam proses pesta de­mokrasi tersebut. Oleh karena itu, Setyo menyebut, pihak kepolisian sangat mengantisi terjadinya hal yang tidak din­ginkan saat berlangsungnya kontestasi pilkada.

“Kita mengantisipasi, karena ini ada 171 daerah. Seluruhnya hanya tiga yang tidak mengi­kuti, yakni DKI Jakarta , Jogja dan Papua Barat. Jadi yang lain ada kontetasi politik, sehingga perlu ekstra keras mengantisi­pasi,” papar Setyo.

Lebih jauh, mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Ke­manan (Wakabaintelkam) Polri ini menyebut terdapat sejumlah daerah yang dianggap rawan konflik saat proses Pilkada.

“Saat ini masih ditengarai daerah yang rawan yakni, Ka­limantan Barat, Sulawesi Se­latan, Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi nanti dianalisis lagi ketika KPU sudah menentu­kan calon-calon itu,” pungkas Setyo. (dik/aep/jpg/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.