Integrasi TOD Sulit Terealisasi

CILEGON, SNOL – Moda transportasi laut dan transportasi darat, seperti bus dan kereta api sudah masuk dalam skema integrasi yang tertuang dalam Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Terpadu Pengembangan Pelabuhan Merak. Namun, hal itu dinilai sulit terealisasi, salah satu faktornya lahan untuk menyambung ke Terminal Terpadu Merak (TTM)

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten, Jhonny Siagian menyampaikan, bahwa berdasarkan rapat yang digelar pekan lalu, di Ditjen Hubdar, pihaknya membahas soal rencana integrasi TTM dengan stasiun kereta api Merak.  “Terkait masalah kereta api akan dipindah ke depan (seberang TTM, red), mereka belum punya biaya untuk itu. Itu dari rapat di Jakarta kemarin. Jadi, mereka belum punya masterplan soal itu. Rencananya mau dipindah di depan TTM, tetapi mereka belum punya itu,” ungkap Jhonny, kemarin.

Sejauh ini, Pemerintah Pusat berencana mengintegrasikan tiga moda transportasi, kapal, bus dan kereta api di Merak. Hanya saja, PT KAI belum siap untuk integrasi tersebut.

“Khususnya yang stasiun Merak, belum ada kepastian dari mereka dan masih didiskusikan lebih lanjut. Idealnya memang, kereta api tidak lewat ke Pulorida. Kalau itu bisa, ada terminal, pelabuhan dan sky bridge, akan menjadi transportasi terpadu,” papar Jhonny.

Supaya hal itu tidak menghambat, masih kata Jhonny, upaya kerjasama yang dibangun antara PT ASDP, Kemenhub dan Pemkot akan lebih diprioritaskan.  Rencana pemanfaatan lahan Pemkot seluas 4,2 hektar, masih dibahas ketiga belah pihak.  “Yang masih diprioritaskan sekarang itu, masih antara PT ASDP, Pemkot dan TTM, Kementrian. Setelah ini berhasil, kenapa tidak perkeretaapian (diintegrasikan, red),” ujar Jhonny.

Percepatan pembahasan lahan itu, tidak lain menyangkut rencana ASDP untuk mempercepat pembangunan                 Dermaga Premium Pelabuhan Merak. Diketahui,  belum lama ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementrian Keuangan bersama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon turun langsung mengukur lahan pemkot dan TTM yang akan dikerjasamakan.

“Kemarin itu, ada dari DJKN dan BPN. Jadi mereka mengukur lahan, kekayaan negara ini mau dimanfaatkan seperti apa. kan mau dikerjasamakan, dimanfaatkan.  Kemarin itu kita tunjukan aset kita,” tukas Jhonny. Pada pemberitaan sebelumnya, tindaklanjut dari penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Pemkot Cilegon dengan PT  ASDP terkait rencana pemanfaatan lahan pemkot yang ada di TTM mulai dibahas.

Hanya saja, persoalan administrasi pada lahan seluas 6,6 hektar yang sebagian lahan TTM telah diserahkan ke Kemenhub masih terkendala terkait status lahan yang belum dibaliknama dari Pelindo ke Pemkot.

Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi menuturkan, tindaklanjut MoU antara ASDP dengan Pemkot terkait pemanfaatan lahan di TTM masih dibahas bersama kedua pihak.  Termasuk membahas tentang pola kerjasama yang akan dibuat untuk pemanfaatan lahan tersebut.

Diketahui,  2,4 dari 6,6 hektar lahan milik pemkot yang diatasnya merupakan Gedung TTM telah diserahkan ke Kemenhub. Sementara 4,2 hektar lainnya akan dikerjasamakan dengan ASDP.

“Jadi kita rapat di Jakarta, ASDP pengen cepat bangun Merak. Kan tanah punya kita kan 6, 6 hektar, yang serahkan itu 2.4 hektar, itu yang TTM, bangunan dan sebagian tanahnya. Jadi kata Dirjen hubdar, itu juga mau kerjasama dengan ASDP.  Kemudian, yang 4,2 hektar punya kita itu akan dikerjasama dengan ASDP, apakah dimanfaatkan atau disewa. Apakah mengelola parkir atau dan sebagainya,” tutur Edi, Selasa (16/1), pekan lalu.

Ia menjelaskan, kerjasama yang direncanakan akan dipilah untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku, baik regulasi pusat maupun daerah. MoU akan disusun ASDP menjadi dua bagian, baik kerjasama ASDP dengan Pemkot terkait pemanfaatan lahan dan ASDP dengan Kemenhub yang berkaitan dengan pegembangan dermaga premium yang berdampingan dengan TTM.

“Kita kan punya aturan aset daerah, manfaatkan atau apa, seperti Nurotul Jannah itu kan nyewa, atau dimanfaatkan. Nggak ada masalah kita dengan ASDP, tetapi ketika ASDP mau kerjasama dengan Hubdar, itu regulasi Menteri Keuangan. Kalau kita (diatur, red) dengan Permendagri,” urai Edi.

Terkait hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam kerjasama dengan ASDP,  hal itu belum dirinci secara mendetail. Namun dipastikan, kerjasama yang dibuat harus memberikan konstribusi kepada pendapatan asli daerah untuk Cilegon.

“Lahan disewakan dan ada juga pungutan untuk PAD. Kita belum mengkaji sejauh itu, apakah itu akan share atau bayar ke kita dan kita manfaatkan itu untuk lahan parkir. Yang penting kita tidak kehilangan tanah, kita tidak kehilangan kesempatan juga di situ,” papar Edi.

Untuk menindaklanjuti itu, pihaknya perlu mengubah status lahan 6,6 hektar, karena selama ini status lahan yang jauh sebelumnya dibeli dari Pelindo, belum dibalik nama.

“Nah sekarang ini juga lagi, soalnya status lahan kita itu beli dari Pelindo tapi belum dibalik nama ke Pemerintah Daerah. Padahal, kita sudah bayar. Maka dari itu kita proses balik nama dulu, setelah balik nama 6,6 hektar atas nama kita,  baru kita pecah 2,4 hektar ke perhubungan darat sama dengan yang 4,2 hektar. Makanya, kita undang BPN, sekarang untuk diukur supaya lebih cepat. Diukur segala macam supaya kerjasama dengan kita,” pungkas Edi.(nal/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.