Penyaluran BOSDA Dipertanyakan

Komisi V: Jangan Ada Diskriminasi

KOTA SERANG, SNOL – Anggota Komisi V DPRD Banten Adde Rosi Khaerun­nisa mengatakan, ada beberapa perso­alan yang muncul dalam rapat bersama Dindik, diantaranya persoalan BOS Daerah. Persoalannya, terkait tidak se­mua sekolah SMA/SMK yang menda­patkan BOSDA, yang seusai diselidiki, didapatkan hasil ada sekolah yang op­erasionalnya tidak mencapai tiga tahun sebagaimana aturan yang ada.

“Pemasalahannya ada SMK yang be­lum tiga tahun sudah dapat BOS Daer­ah. Sedangkan SMA sudah tiga tahun, tapi belum dapat,” ujarnya. Ia menjelas­kan, Dindik beralasan karena ada biaya praktek yang harus diberikan. Menurut perempuan yang akrab dipanggil Aci ini, alasan tersebut memang kurang dapat diterima, menurutnya jika status sekolah seharusnya tidak menjadi per­soalan, karena sama-sama masyarakat Banten yang memiliki hak yang sama.

Oleh sebab itu pihaknya meminta Dindikbud Banten agar melaku­kan proses penyelesaian perso­alan tersebut. “Agar bisa dikoor­dinasikan dengan Gubenur dan Wakil Gubernur untuk menan­gani permasalahan ini,” lanjut­nya. Aci mengatakan, perlu ada kehati-hatian dalam mengelola anggaran BOSDA yang sesuai dengan harapannya tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, har­uslah didasarkan pada aturan main yang telah ditetapkan.

Hal tersebut untuk menguran­gi kekhawatiran akan dampak yang lainnya, serta adanya aturan yang dilanggar. “Temasuk memang ada anggota kami yang menanyakan terkait persoalan teknis realisasi BOS Daerah,” tambah Aci. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, Dindik harus menjadikan ini sesuatu hal yang penting. Menurutnya, tidak ada siswa yang mau memi­lih Negeri atau swasta dengan alasan yang dapat didefinisikan.

“Tolong jangan dianggap se­pele karena menyangkut anak-anak kita yang sekolah dan men­jadi tanggungjawab kita. Karena Bosda untuk anak sekolah azas keadilan. Dan ini tolong dibahas laporan kepada gubernur dan persoalan ini harus diselesai­kan. Agar tidak menganaktirikan anak Banten untuk sekolah,” te­gasnya.

Sementara, Kepala Dindikbud Banten, E. Kosasih Samanhudi mengatakan, terkait pencairan dana BOS dan BOS Daerah pada umumnya tidak ada masalah. Hanya saja, ia mengakui jika masa pencairan dana yang ber­beda waktunya dikarenakan pengajuan dari sekolah yang sering terlambat.

“Jadi pencairan selama ini normal saja, masuk ke reken­ing sekolah, kalau honor guru masuk ke rekeningnya. Adapun perbedaan waktu pencairan itu tergantung oengajuan dari seko­lah, kalau soal lambatnya masuk rekening tergantung bank juga,” kata Kosasih.

Kosasih memastikan, pros­es pencairan dana BOS dari Dindikbud tidak ada masalah. Ia mengungkapkan, seluruh sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seluruhnya mendapat­kan dana BOS dan BOS Daerah. “Untuk saat ini jumlah SMK yang mendapat bantuan total­nya 653 sekolah, dan 75 sekolah diantRanya merupakan sekolah negeri. Untuk SMA iti yang neg­eri ada 125 kalau swastanya saya ngga hafal nanti tanyakan lang­sung ke Kabidnya,” ujarnya.

Dijelaskan Kosasih, pencairan dan BOS tidak mudah. Hal itu lantaran BOS Daerah sekolah harus membuat SPJ terkait pe­runtukan dana baik BOS atau­pun BOS Daerah. “Makanya saya tegaskan, itu tergantung ke­cepatan sekolah mengajukan ke kami (Dindikbud, red). Mereka nantinya meng SPJ-kan dana itu, tidak mudah mempertanggung­jawabkan itu (dana, red), ini kan menyangkut dana,” jelasnya. Menurut Kosasih, dalam prak­tiknya, penyaluran dana BOS bukan cuma tugas Dindikbud. Akan tetapi, dalam ptosesnya pihaknya membutuhkan in­stansi lain, yaitu harus ada siner­gitas antara Dindikbud dengan sekolah. (pbn/azm/bnn

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.