Airin Diminta Copot Kadishub

CIPUTAT,SNOL— Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Organ­isasi Mahasiswa dan Pemuda (KOM­PI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggeruduk gedung Balaikota se­tempat, di Jalan Raya Maruga No­mor 1, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Jumat (26/1). Mereka mend­esak agar Walikota Airin Rachmi Diany segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sukanta.

Dalam aksinya, ada tiga tuntutan yang disampaikan para pendemo. Pertama, terendus dugaan suap pada proyek konsultan jasa pengawasan pembangunan Terminal Pondok Cabe di Pamulang dari APBD 2015 senilai hampir Rp500 juta.

“Walikota harus berani mencopot Kadishub Tangsel,” kata koordinator aksi, Shibgotulloh disela aksi.

Tuntutan kedua, kasus alih fungsi lahan Terminal BSD yang saat ini telah menjadi lahan parkir komer­sil. Alih fungsi itu tidak diatur dalam peraturan daerah ataupun pera­turan walikota. Ketiga, biaya besar yang harus dirogoh oleh pengusaha parkir dalam proses mengurus reko­mendasi pengelolaan lahan parkir. Pendemo melihat ada kegiatan pungutan luar dan bermuara di Dishub Kota Tangsel.

Shibgo mengatakan, Airin harus melakukan evaluasi terhadap anak buahnya yang melakukan konspirasi busuk berupa suap dan pungli. Sebab prilaku buruk yang dilakukan para oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tangsel dapat menghambat geliat pembangunan daerah.

“Karena pembangunan yang ber­jalan tidak sebanding dengan sistem pelayanan yang ada,” teriak Shibgo.

Pada kesempatan itu pendemo membentangkan spanduk bertu­liskan “Copot Kadishub atau Airin Mundur”.

Pendemo juga dan meminta pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera memeriksa dan menindak secara tegas semua oknum Pejabat di Jajaran Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan yang terlibat khususnya Kepala Dinas Perhubungan.

Sedangkan dalam selebaran yang diedarkan para pengunjukrasa disebutkan, menginjak satu Dekade berdirinya Kota Tangsel sebagai Kota Pemuda dengan selogan Cerdas, Modem dan Religius ternyata masih banyak menyisakan pertanyaan terkait buruknya kinerja Birokrasi pemerintahan Kota Tangerang Sela­tan.

Reformasi birokrasi yang menjadi agenda utama dalam Sistem Otono­mi Daerah ternyata belum bisa men­ciptakan iklim birokrasi yang sehat di Kota Tangerang Selatan. Buruknya kinerja Aparatur Sipil Negara seolah luput dari pantauan Walikota dan DPRD Kota Tangsel.

Salah satunya adalah persoalan suap dan Pungli yang diduga dilaku­kan oleh beberapa oknum kepala dinas. Dua permasalahan ini seharusnya sudah menjadi agenda utama setiap pemerintahan daerah dalam upaya menciptakan iklim birokrasi untuk menunjang kemajuan pem­bangunan daerah. (jarkasih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.