Anggaran Penanggulangan Orang Terlantar Rp 100 Juta

TIGARAKSA, SNOL—Anggaran pen­anggulangan orang terlantar dan eksodus pada Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang tahun ini sebe­sar Rp 100 juta. Tahun lalu, Dinsos hanya menganggarkan sebesar Rp 50 juta. Penambahan anggaran ini diharapkan membuat pemulangan korban terlantar menjadi lebih cepat,

Kasi Penanggulangan Orang Terlantar dan Eksodus Dinsos Ka­bupaten Tangerang, Lili Amaliah mengatakan, anggaran penanggu­langan orang terlantar di Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp 50 juta di Angga­ran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017, kini di APBD murni 2018 naik men­jadi Rp 100 juta.

“Dengan begitu, diharapkan pada saat pelaksanaannya yakni pemu­langan para korban bisa lebih cepat ditangani,” kata lili, kepada Satelit News, Jumat (26/1).

Lili mengaku, pada awal tahun 2017, petugas dari Dinsos juga sem­pat dibuat kewalahan saat mengem­balikan para korban yang terkena musibah. Penyebabnya, anggaran penanggulangan orang terlantar dan eksodus di APBD murni 2017 tidak tersedia.

Lanjut Lili, pengajuan anggaran korban telantar sempat dicoret dari DIPA Dinsos pada saat itu. Akibat­nya, para petugas Dinsos harus su­karela merogoh uang sendiri agar korban bisa segera dipulangkan ke tempatnya masing-masing dan tidak menjadi gelandangan di wilayah Ka­bupaten Tangerang.

“Dinsos berkewajiban untuk mengembalikan orang terlantar terse­but ke rumahnya masing-masing, ses­uai wilayah kerja tempat ditemukannya orang terlantar tersebut,” kata dia.

Saat ditanya apakah uang yang dikeluarkan para pegawai Dinsos bisa diganti, Lili menegaskan, hal itu tidak bisa. Alasannya, pengajuannya ditolak agar dapat digantikan pada APBD-P tahun 2017. Padahal, ang­garan perubahan itu pun juga tidak sepenuhnya terserap dan akhirnya menjadi Silpa. “Di APBD-P tahun 2017 dianggarkan Rp 50 juta,” im­buhnya.

Sementara itu, Kabid Akuntasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Ataullah mengapresiasi langkah yang sebelumnya telah di­lakjukan oleh para petugas Dinsos untuk dapat terus membantu para korban di tengah ketidak tersediaan anggaran.

Ataullah pun membenarkan, bahwa untuk dapat dilakukan pem­bayaran atau ganti rugi, diperlukan sebuah bukti-bukti autentik yang bisa dijadikan landasan pencairan anggaran. Menurutnya, pencairan atau ganti rugi tanpa disertai alat kelengkapan bukti, akan menjadi temuan oleh pihak aparat hukum. Alasannya, alokasi anggaran diangap tidak tersalurkan sebagaimana mes­tinya atau dikorupsi.

“Kalau tidak ada bukti pencairan, nantinya justru akan menjadi ma­salah karena dipikir digelapkan lan­taran tidak disertai bukti pencairan­nya,” pungkasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.