Macet di Kawasan Panarub Sulit Terurai

TANGERANG, SNOL—Kemacetan di kawasan industri Jalan M Toha, Kar­awaci disebut sulit terurai lantaran arus karyawan pabrik PT Panarub. Sejumlah upaya dilakukan Dinas Per­hubungan (Dishub) Kota Tangerang guna mengatasi persoalan tersebut. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) serta penumpukan angkutan di kawasan itu dinilai menambah sem­erawut lalu lnitas kawasan ini.

Kepadatan lalu lintas di kawasan Industri Jalan M Toha, dikatakan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Tangerang, Ismu Hartanto dise­babkan banyak hal. Dia menyebut, penyebab utama persoalan tersebut lantaran arus karyawan pabrik di ka­wasan tersebut. Pihaknya, aku Ismu, sulit menerapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas karena ketiadaan infrastruktur di kawasan itu.

“Di situ agak sulit ya, gak ada infra­struktur untuk dibuat looping di situ. Makannya kemarin, kita rapat juga me­nyinggung masalah itu, kita cuma bisa mensterilkan gangguan samping saja,” ungkap Ismu ditemui di kantornya, Jalan Suryadarma, Neglasari, Jumat (26/1).

Ratusan bahkan ribuan karyawan tumpah-ruah ke jalan tiap sore dan pagi hari. Akses berupa jembatan pe­nyebrangan orang (JPO) yang men­ghubungkan langsung karyawan pabrik dengan terminal, disebut Ismu tak berfungsi optimal. Keting­gian JPO, katanya, jadi alasan utama fasilitas tersebut kurang diminti.

“JPO terlalu terjal jadi kurang dil­irik warga. Walaupun sulit diupay­akan, kita atur untuk perempuan hamil, sakit atau tua boleh keluar le­wat bawah,” katanya.

Ismu mengatakan, pihaknya telah meminta manajemen PT Panrub memerintahkan sejumlah karyawa­nnya menggunakan JPO menuju parkiran serta terminal. Namun be­lakangan aturan itu mengendor lan­taran terjadi insiden di atas jembatan akibat penuh-sesak. Dia menambah­kan, meski aturan tersebut diber­lakukan bagi karyawan, masih saja terdapat karyawan yang membandel.

“Kita inginnya mereka langsung ke terminal, ternyata ke bawah dulu, nyebrang lagi, belanja, otomatsi ang­kot ikutin. Gak mau naik di dalam. Ini masalah paling banyak,” imbuhnya.

Terkait gangguan samping beru­pa PKL serta penumpukan angkot, Ismu mengatakan, sejumlah petu­gas diturunkan untuk menangani hal tersebut. Dishun juga, lanjutnya, mendorong aparat wilayah (Trantib Kecamatan) untuk ikut menertibkan gangguan tersebut.

“Kita menginginkan kecamatan jadi leading sector untuk penangan­an gangguan samping, karena gang­guan samping itu berpengaruh lalu lintas,” tukas Ismu.

Perihal keengganan menggunakan fasilitas JPO, salah satu warga, Marli­na (42) beralasan karena JPO itu ter­lalu tinggi. Dia mengaku mengalami kecapaian bila harus menaiki JPO untuk menyeberang. “Capek mas le­wat atas, saya mending lewat bawah, biarin dah nyeberang dikit doang,” katanya ditemui di kawasan tersebut. (irfan/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.