20 Persen Jalan Nasional Rusak

KOTA SERANG, SNOL—Dari sepanjang 500 Kilometer jalan nasional yang berada di wilayah Banten, 20 persen diantaranya atau sepanjang 100 Kilometer jalan terse­but masih dalam keadaan rusak. Rusaknya jalan tersebut diduga karena sering dilalui oleh kendaraan bertonase berat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (DPUPR) Banten Hadi Soeryadi, akhir pekan lalu, saat dimintai komentarnya terkait jalan nasional yang masih rusak di wilayah Banten.

Dikatakan Hadi, kerusakan jalan nasional tersebut tersebar di delapan kabupaten / kota. Bahkan yang paling mencolok di wilayah ibukota provinsi Banten pun (Kota Serang) masih ada yang belum layak dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun em­pat. “Seperti sebagian jalan di Ciracas, Ke­bon Jahe dan di Palima ini, ternyata banyak juga yang rusak,” kata Hadi, Minggu (28/1).

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak kar­ena jalan nasional yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya adalah pemerin­tah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kemen PUPR). Untuk perbaikan jalan nasional di wilayah Banten sendiri dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) Perbaikan Jalan Kemen PUPR.

“Kita sudah laporkan ke Sat­ker Kemen PUPR. Kita juga ke­sel ingin nangani, namun kalau kita yang nangani kan nanti jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red) RI,” papar Hadi. Salah seorang staf di Satker Ke­men PUPR yang namanya eng­gan dikorankan, tak menampik masih ada jalan nasional yang rusak di Banten. Meski begitu upaya perbaikan terus dilaku­kan. “Kita terus upayakan per­baikan,” ujarnya singkat, tanpa menjelaskan secara detail nomi­nal anggaran untuk perbaikan jalan nasional tersebut.

Ia juga enggan merinci jalan nasional wilayah mana saja yang kondisinya masih rusak. “Keru­sakan jalan nasional memang tidak terlalu parah-parah amat sih,” tuturnya. 2018 Ada 80 Pa­ket Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan di DPUPR Banten

Sementara, Hadi Soeryadi juga memastikan pada tahun ini ada sekitar 80 paket perbai­kan dan pemeliharaan jalan dan jembatan milik Pemprov Banten yang dilakukannya dengan ang­garan sekitar Rp 1 triliun. Ang­garan itu dimabil dari APBD TA 2018 ini. “Kita belum melakuka lelang, mungkin minggu depan kita sudah memulainya,” ujar Hadi.

Belum dimulainya lelang itu, karena saat ini pihaknya sedang mempersiapkan dokumen-do­kumen lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP), survei HPS (harga perkiraan sendiri) dan lain-lain yang tentu memerlu­kan waktu yang tidak sedikit. “Untuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,red) sudah kita bentuk dan di-SK (dibuat su­rat keputusan,red)-kan, tinggal nanti bekerja,” paparnya.

Saat disinggung keinginan Gu­bernur Banten Wahidin Halim (WH) agar anggaran dana pem­bangunan pada tahun 2018 ini bisa segera terserap agar kue-kue pembangunan bisa dirasa­kan masyarakat, Hadi tentu akan melaksanakannya. “Insya Allah akan terkejar selama tahun 2018 ini, 80 paket itu. Apalagi tahun 2017 lalu kita menyerap angga­ran sekitar 94 persen, ini kan su­dah bagus. Tahun ini harus lebih kita tingkatkan,” paparnya.

Dari 80 paket tersebut in­frastruktur jalan mana saja yang akan diperbaiki dan dipelhara? Hadi enggan berko­mentar banyak. “Datanya ada di kantor, saya lupa. Yang jelas ada juga untuk pembebasan lahan pelebaran Jalan Tol Se­rang – Panimbang, untuk dima­na-dimananya tidak bisa saya sebutkjan disini artinya masih rahasia, untuk menghindari calo tanah,” papar Hadi.

Menurut Hadi, pembebasan pelebaran lahan Jalan Tol Serang – Panimbang yang akan dilaku­kan pihaknya ada 16 titik. Ke-16 titik itu untuk pelebaran jalan, pelebaran jembatan, pemban­gunan exit tol, pembangunan jalan baru dan lain-lain. “Pak Gubernur memang cukup serius untuk memperbaiki infrastruk­tur jalan ini. Makanya perlu kita apresiasi,” harap Hadi. (ahma­di/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.