Gejolak Hanura Merembet ke Banten

Kader Partai Turunkan Foto Oso

KOTA SERANG, SNOL—Partai Ha­nura kembali bergejolak. DPP Partai Hanura dengan Ketua Umum Oesman Sapta Odang dan Sekretaris Jendral Heri Lotum resmi memberhentikan DPD Par­tai Hanura Banten DPD di bawah kepemimpinan Eli Mulyadi yang merupakan kepengurusan versi Ketum Daryatmo dan Sekjend Sja­rifudin Sudding. Kubu OSO resmi menunjuk Ketua DPD Hanura Banten yakni Ahmad Subadri dan Sekjend dr Adang Sopandi.

Keputusan itu membuat Ketua DPD Hanura Banten versi Daryat­mo, Eli Mulyadi bersama 27 DPD lain se-Indonesia melakukan gu­gatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan Menkumham terkait kepengurusan DPP Hanura di bawah kepemimpinan Oso. Se­bab, menurut kubu Eli Mulyadi, DPP Hanura telah melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta beberapa waktu yang lalu dengan dihadiri 400 DPC dan 27 DPD Hanura se-Indonesia.

“Oleh karena itu, kita meli­hat saat ini SK pemecatan yang dikeluarkan DPP Pak Oso ke­pada DPD Hanura Banten di bawah kepemimpinan saya, cacat hukum alias tidak sah, karena DPP Partai Hanura telah melakukan Munaslub dengan memilih Pak Daryatmo dan Pak Sjarifudin Sudding sebagai Ketum dan Sekjend yang sah,” kata Eli, didampingi para pen­gurus DPD dan DPC Hanura saat menggelar konferensi pers di kantor DPD Hanura Banten, Kota Serang, Sabtu (27/1) lalu.

Dikatakan anggota DPRD Banten ini, pihaknya tidak gentar den­gan adanya pembekuan kepengu­rusan DPD Hanura yang diketuai dirinya oleh Oso. Dia meyakini masih sah sebagai ketua DPD kare­na Oso tak lagi sah menjadi ketua umum Hanura. Sebab Munaslub DPP Hanura dilaksanakan dengan memenuhi quorum.

“Makanya kita menunggu gu­gatan ke PTUN, sambil DPP juga mengajukan kepengurusan yang baru hasil Munaslub dengan Ke­tum Daryatmo dan Sekjend Sja­rifudin Sudding,” papar mantan Wakil Ketua DPRD Banten ini.

Sebenarnya DPP kubu OSO dan Daryatmo yang ditengahi Ketua Dewan Pembina Wiranto diusahakan menyepakati islah (damai) yakni dengan mengem­balikan kembali Ketum OSO dan Sekjend Sjarifudin Sudding. Tapi, islah sepertinya sulit untuk dilaksanakan karena Oso mem­ecat semua kader yang notaben­enya berseberangan dengannya.

“Ya, pokoknya kita tunggu ha­sil PTUN saja,” paparnya.

Soal tahapan verifikasi faktual Parpol yang dilakukan KPU mu­lai kemarin, Eli mengaku siap mentaati dan memberikan data yang diminta KPU.

“Selama ini kan kepengurusan kita yang diverifikasi factual oleh KPU. Kalau nanti tiba-tiba dalam Sippol (Sistem Informasi Par­pol) ternyata kepengurusan kita diubah oleh Pak Oso, ya itu hak dia, yang terpenting kepenguru­san DPD Banten yang sah adalah kepengurusan DPD kita,” ujar Eli.

Secara umum kisruh kepen­gurusan ini tidak terpengaruh terhadap tahapan Pilkada di empat daerah di Banten karena rekomendasi dari Hanura su­dah dikeluarkan. Untuk Pilkada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Lebak, Hanura sepakat bersama Parpol lain mendukung petahana. Sedan­gkan untuk Kota Serang telah mengusung pasangan Syafrudin – Subadri Usluhudin.

“Jadi kalau nanti ada peng­klaiman dari Pak Ahmad Sub­adri (Ketua DPD versi OSO,red) terkait usungan pasangan calon, itu sudah tak bisa,” paparnya.

Kabid Organisasi DPD Hanura Banten Agus Yadi Oya menam­bahkan, saat ini kepengurusan di DPP Hanura masih kosong, sebe­lum Menkumham Yasonna Laolly memberikan SK kepada DPP dengan Ketua Umum Daryatmo dan Sekjend Sjarifudin Sudding.

“Tinggal selangkah lagi mu­dah-mudahan DPP kita juga mendapatkan SK dari Kemen­kumham,” paparnya.

Pada akhir konferensi pers tersebut, para kader juga menu­runkan foto Oso dari ruangan DPD Hanura Banten. Mereka menganggap Oso bukan ketua DPP Hanura yang sah.

Dihubungi secara terpisah, Ketua KPU Banten Agus Supri­yatna mengatakan, pihaknya akan memverifikasi adminis­trasi dan faktual kepengurusan DPD Partai Hanura Banten yang terdaftar di KPU RI di Sipol.

“Jadi acuan kita seperti itu,” imbuhnya. (ahmadi/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.