Tanto Dukung Langkah Kejari

Terkait Pemeriksaan Pejabat DPKPP Dalam Kasus Dugaan Korupsi P3T

PANDEGLANG,SNOL–Diungkapnya ka­sus dugaan korupsi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P3T), dengan kegiatan pembangunan desa terpadu pada kantong kemiskinan, pembangunan MCK dan saran air bersih. Yang anggarannya mencapai Rp 16 Miliar, bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2015. Mengun­dang reaksi Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang, Tanto Warsono Arban.

Wabup Tanto menegaskan, sangat mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang yang sedang menelusuri dan memproses dugaan kasus tersebut. Katanya, prinsipnya Pemkab Pandeglang menghormati dan menghargai langkah aparat penegak hukum.

“Apalagi ada Tim Pengawalan dan Pengaman Pemerintahan dan Pem­bangunan Daerah (TP4D). Pande­glang harus terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),” kata Tanto, Rabu (31/1).

Menurutnya, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Pandeglang tidak boleh ter­ganggu, dengan adanya proses pemeriksaan atau pemanggilan sejumlah pejabat terkait. Dengan tetap mengede­pankan, asas praduga tak bersalah.

“Jika terbukti bersalah, dan meli­batkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) kami, silahkan ditindak sesuai aturan Perundang – Undangan yang berlaku,” tegasnya.

Ditambahkannya, sesuai aturan yang berlaku. Pemkab sudah me­nyediakan pengacara Negara untuk mem-backup persoalan yang terjadi. “Mem-backup yang kami maksud, bukan dalam artian membela ok­num yang salah. Tapi, tahapan itu Pemkab harus hadir disitu. Karena, ini kan aparatur yang menjadi bawa­han kita. Tetap saja kalau sudah ditetapkan bersalah, kembali ke per­sonal masing-masing,” terangnya.

Saat ditinjau kembali ke ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pandeglang sekitar pukul 13.40 WIB, tidak terlihat ada aktivitas pemeriksaan menyangkut kasus dugaan tersebut. Saat coba ditegaskan ke Kasi Pidsus Kejari setempat, Feza Reza mengaku, dari pagi belum ada pemeriksaan lagi.

“Proses pemeriksaan akan tetap berjalan. Kami akan informasikan lagi, jika ada pemeriksaan lanjutan,” tandasnya singkat, seraya berjalan keluar ruangannya untuk melak­sanakan Solat Dzuhur.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemu­kiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Syarif Hi­dayat bersama satu orang bawahan­nya yakni Suwarno, selaku bagian pengadaan barang dan jasa di dinas tersebut, menjalani pemeriksaan di ruang Seksi Pindana Khusus (Pid­sus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pan­deglang, Selasa (30/1).

Pemeriksaan tersebut, terkait den­gan kasus dugaan tindak pindana korupsi (Tipikor) pada pelaksanaan proyek Program Pembangunan In­frastruktur Perdesaan (P3T), den­gan kegiatan pembangunan desa terpadu pada kantong kemiskinan, pembangunan MCK dan Sarana Air Bersih (SAB), yang anggarannya mencapai sekitar Rp 16 Miliar dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provin­si Banten Tahun Anggaran (TA) 2015.

Syarif Hidayat yang menjalani pemeriksaan sejak pagi, sekitar pu­kul 13.41 WIB diberi kesempatan beristirahat oleh jaksa penyidik. Pria berkumis dengan menggunakan kaos berkerah warna hitam, serta ciri khasnya yaitu kaca mata digantung di leher ini, membantah jika dirinya diperiksa terkait program tersebut.

“Hanya diminta informasi saja, informasilah. Wajar informasi yang terkait kegiatan tahun 2017 lah,” kata Syarif, sambil terburu-buru menuju kendaraan yang digunakannya, Se­lasa (30/1).

Sementara, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pan­deglang, Feza Reza membenarkan, pihaknya memeriksa dua pejabat dilingkungan DPKPP Pandeglang, terkait kasus dugaan korupsi pelak­sanaan proyek P3T.

“Kami sedang memproses ad­anya dugaan korupsi proyek P3T di DPKPP. Makanya, kami hari ini me­manggil Kadisnya dan satu orang jajarannya, untuk dimintai keteran­gan. Baru hari ini saja diperiksanya,” tegas Feza. (nipal/mardiana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.