Pemerintah Kewalahan Blokir Akun Menyimpang

JAKARTA,SNOL— Pemerintah tidak bisa menutup media sosial yang digunakan untuk menyebarluaskan paham dan kampanye seks me­nyimpang LGBT karena terbentur dengan demokrasi.

“Indonesia ini demokrasi atau enggak? Kan demokrasi. Ada terim­plementasi dalam UU kita kan tidak semudah itu blokir Twitter karena Twitter berasal dari negara lain,” ujar Staf Ahli Menkominfo RI Rudian­tara, Henry Subiakto dalam sebuah diskusi, di kantor DPP PAN, Jl. Se­nopati, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Menurutnya, saat ini pemerintah hanya bisa bekerjasama dengan pe­rusahaan Over The Top (OTT) seperti Twitter, Instagram dan Facebook un­tuk memblokir akun-akun yang me­nyebarkan atau berisi konten perilaku seks menyimpang. Namun demikian karena pengguna media sosial di In­donesia sangat banyak, maka penga­wasannya juga tidak maksimal.

“Persoalannya (misal) kan pengguna Facebook sendiri su­dah 111 juta di Indonesia, banyak sekali. Mereka pun mantau juga tidak maksimal meskipun me­mantau memakai mesin, ya tapi kan kadang-kadang mesin juga ada salah juga kan itu,” ujar Henry Subiakto.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais keberatan dengan ke­beradaan kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Dia mendesak pemer­intah meredam propaganda kelom­pok LGBT di media sosial.

Hanafi berharap ada kebijakan yang mengatur Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait pemblokiran akun di media sosial yang bernuansa LGBT. Menurutnya, pemerintah ha­rus bisa mengatur platform medsos raksasa seperti Facebook, Twitter, Youtube dan lainnya. “Kalau tidak diblokir, ya didenda platform itu sam­pai di blokir,” kata Hanafi di kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Hanafi menilai, selama ini Kem­kominfo tak memiliki kewenangan yang besar untuk memblokir akun di internet. Ia mengatakan, selama ini yang memiliki kewengan untuk memblokir adalah platform me­dia sosial masing-masing. “Kem­kominfo itu harus kasih surat dulu ke berbagai platform medsos kalau mau blokir akun, tidak bisa lang­sung, ini lelah sekali,” kata putra Amien Rais itu.

Hanafi menyebut peraturan itu harus memiliki semangat yang sama seperti aturan soal Enforc­ment on Social Networks (NetzDG) di Jerman untuk memerangi ujaran kebencian di Internet.

Jerman memiliki aturan yang bisa memaksa raksasa platform media sosial. Jika tidak mampu mengatasi dengan cepat konten yang mengandung ujaran keben­cian atau hoax, platform didenda hingga 50 juta euro atau Rp790 milyar. “Artinya kita yang mengen­dalikan teknologi itu, sehingga kita pakai seluruh perangkatnya. Jika ada propaganda LGBT di medsos, negara punya kekuatan memaksa,” kata Hanafi.

Hanafi menilai kelompok LGBT bertentangan dengan kodrat ma­nusia yang terlahir sebagai laki-laki maupun perempuan. “Menjadi la­ki-laki dan perempuan itu memang kodratnya, tapi kemudian ada yg memilih dengan alasan HAM atau biologis ingin sah jadi LGBT itu udah salah kodratnya sebagai ma­nusia,” kata Hanafi.

Bagi Hanafi, ajaran agama mana­pun di Indonesia telah menetapkan manusia memiliki kodrat sejak lahir sebagai laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ia menilai kelom­pok LGBT telah menyimpang dari ajaran agama dan tak bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak asasi se­bagai bentuk kebebasan dan berek­spresi. “Memilih untuk jadi LGBT itu sudah salah, dan tak bisa di­toleransi juga itu jadi hak pribadi,” kata dia. (rus/rmol/jpg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.