Pemkot Balik Nama Lahan TTM

CILEGON, SNOL – Status peman­faatan lahan Pemkot Cilegon yang ada di area Terminal Ter­padu Merak (TTM) masih diu­payakan untuk dirampungkan antara Kemenhub, Kemenkeu PT ASDP dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon.

Rencananya, setelah melaku­kan pengukuran ulang atas luas keseleruhan lahan termasuk, luas lahan pasca penyerahan se­bagian lahan TTM ke Kemenhub, Pemkot juga akan memohonkan kepada BPN untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sekda Cilegon, Sari Suryati mengatakan, sebelum melakukan upaya kerjasama dengan PT ASDP terkait pemanfaatan lahan Pem­kot, pihaknya perlu membenahi sejumlah persoalan, salah satunya menyelesaikan status lahan.

“Kalau yang TTM, kita se­dang memproses balik nama atas nama Pemkot. Saya sudah menyounding ke BPN. Itu nanti berubah nama. Jadi, itu dikaji dulu oleh BPN sebelum diserah­kan ke Kementrian Perhubun­gan,” tutur Sari, kemarin.

Sekilas, papar Sari, sejarah tentang lahan TTM dibeli Pem­kot dari Pelindo pada tahun 2004 silam dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Pada akhir 2017, Pemkot kemudian menyerahkan sekitar 2,4 dari 6,6 hektar lahan Terminal Tipe A itu kepada Kemenhub, sebagaimana Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Belakangan ketika penyerahan, Pemkot berniat akan melakukan kerjasama dengan PT ASDP untuk pemanfaatan lahan yang tersisa di TTM seluas 4,2 Hektar. Dalam ren­cana kerjasama itu, Pemkot perlu mengukur ulang keseluruhan lahan dan menerbitkan sertifikat HGB di atas HPL. “Jadi saat ke­marin itu, saat mengundang BPN, lahan TTM itu tidak dapat dialih­kan. Harus HGB diatas HPL. HGB itu nanti yang akan diserahkan ke Kementrian (Kemenhub, red),” papar Sari.

Apabila lahan telah diukur ulang dan diterbitkan Sertifikat, maka pihaknya akan menyerah­kan sebagian lahan yang telah HGB-kan kepada Kemenhub. Nantinya, masih sambung sari, sisa dari lahan lain baru akan dikerjasamakan dengan ASDP. “Itu mereka (Kemenhub, red), PNBP-nya masuk kepada kas negara. Kecuali yang nanti si­sanya, akan kita kerjasamakan (dengan ASDP, red),” tutur Sari.

Pada pemberitaan sebelumnya, Pemkot Cilegon berencana men­gukur ulang total luas lahan di TTM yang sebelumnya sebagian lahannya telah diserahkan ke Kemenhub. Pengukuran ulang itu berkaitan dengan rencana pe­manfaatan lahan yang akan diker­jasamakan dengan PT ASDP.

“Lahan TTM itu akan diukur ulang, karena Dishub kita waktu nyerahin TTM itu tidak diukur, nilainya itu 2,4 hektar. Nah ketika kemarin diukur, bangunan sama tanah itu cuma 1,4 hektar. Pak Andi (Kepala Dishub, red) ber­tahan di 1,4 hektar, tapi Kemen­hub minta penambahan (luas lahan, red) untuk manuver bus. Makanya akan kita ukur ulang,” terang Plt Walikota Cilegon, Edi Ariadi, beberapa waktu lalu.

Pengukuran ulang itu, sam­bung Edi, tidak akan berpen­garuh terhadap status kes­eluruhan lahan yang notabene masih dikelola Pemkot Cilegon, sekalipun pada saat pembelian lahan sekitar tahun 2003 si­lam diakuinya lahan itu belum dibaliknama dari PT Pelindo. “Berapa pun hasil ukur ulang itu nantinya, kalau pun diserahkan ke Kemenhub status lahannya tetap di Hak Guna Pakai di atas HPL kita, jadi aset kita nggak hi­lang. Nah, sisanya nanti barulah kita kerjasamakan dengan PT ASDP,” ujar Edi.

Setelah lahan diukur ulang dan memastikan luas lahan TTM yang diserahkan ke Kemenhub, Pemkot akan berkoordinasi den­gan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Ban­ten, terkait dengan kebutuhan luas lahan untuk manuver bus. “Selama ini luas 2,4 hektar itu sumir. Nantilah baru hasil ukur ulang ditambah kebutuhan un­tuk manuver bus, nilainya akan kita tuangkan dalam berita acara hak guna pakai,” pungkas Edi. (nal/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.