Buruh Bluescope Gelar Aksi Mogok Kerja

CILEGON, SNOL – Kebijakan mana­jemen PT Nippon Saiki Bluescope (NSB) Indonesia menyangkut pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang dibebankan kepada buruh berujung pada aksi unjuk rasa, Senin (5/2). Dalam orasinya di depan pintu gerbang perusa­haan yang terletak di kawasan industri PT KIEC tersebut, ratu­san buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Cilegon itu menuding bahwa kebijakan tersebut cukup merugikan mer­eka secara finansial.

“(Kebijakan) Ini sudah satu ta­hun, sejak sistem pajak disosial­isasikan pada Desember 2016 dan diterapkan pada bulan Feb­ruari 2017, 100 persen program itu dilaksanakan. Kita minta perusahaan ada rumusan baru supaya pendapatan karyawan tidak berkurang. Kita minta itu dikembalikan ke kebijakan se­mula saja,” ungkap Humas Ek­sternal FSPMI Kota Cilegon, Muhammad Febriansyah.

Dipaparkan, semula perusa­haan produsen baja lapis ringan itu menjalankan sistem perpa­jakan PPh buruh dengan sistem pajak ditanggung perusahaan. Pada akhir 2017, perusahaan mengubahnya dengan membe­bankan PPh kepada buruh yang belakangan merasa dirugikan. “Itu berkurangnya 3 sampai 10 persen dari level karyawan baik dari operator sampai supervisor. Kurang lebih pengurangannya itu ratusan sampai jutaan rupiah,” terangnya. Kendati sudah ditem­puh, namun mediasi bipartit dan tripartit bersama Dinas Tenaga kerja Cilegon tak kunjung mem­buahkan hasil yang berpihak pada tuntutan buruh.

Pada bagian lain Vice President Corporate and External Affairs PT NSB, Rhea Sinanipar mem­benarkan ada kebijkan tersebut yang menurutnya berlaku untuk seluruh buruh dan karyawan PT NSB. “Mungkin terkait dengan cara perhitungan remunerasi memang ada perbedaan perhi­tungan. Tetapi perbedaan per­hitungan ini tidak diberlakukan oleh Blueccope tanpa melihat kepada aturan-aturan pemerin­tah yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, untuk meriview kebijakan itu pihaknya akan membutuhkan lantaran harus turut melibatkan pihak ketiga. “Tidak ada rencana dari pada perusahaan untuk merugikan karyawan, tapi ini lebih kepada cara perhitungan remunerasi. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.