Dana Kampanye Maksimal Rp 15 M

Baru Sebatas Usulan

KOTA SERANG, SNOL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang menyatakan para kandidat Pilkada Kota Serang 2018 akan diskualifikasi bila dana kampanye melebihi dari Rp15 miliar. Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, dari perhitungan KPU dari semua ke­giatan pada pilkada nanti, muncul an­gka Rp15 miliar untuk dana kampanye setiap kandidat. Namun hal ini belum final, baru usulan dari KPU, dan akan dirapatkan kembali. “Ini belum fixed, nanti ada tiga kali rapat lagi,” ungkap Heri, Rabu (6/2).

Pihaknya mengusulkan Rp15 miliar ini berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan KPU, dan untuk memberikan keadilan kepada semua bapaslon. Pokja Audit Dana Kampa­nye KPU Kota Serang, Durotul Bahi­yah menambahkan, dasar pihaknya mengusulkan dana kampanye kan­didat pada pilkada Kota Serang Rp15 miliar ini dari PKPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, dan meli­hat dari satuan harga di Kota Serang. “Memang dalam PKPU nomor 4 tidak secara rinci menyebutkan angka, an­gka itu muncul berdasarkan satuan harga di daerah,” ujarnya.

Lebih rinci Duroh memaparkan, dalam kampanye nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan para kandidat yakni melakukan rapat umum yang ses­uai PKPU itu setiap kandidat hanya 1 kali, dengan jumlah peserta sekitar 10 ribu, dan estimasi anggaran Rp500 juta. Hitungan per orang mencapai Rp50 ribu. “Jadi dalam rapat umum ini sep­erti adu kekuatan pendukung masing-masing calon,” ujarnya.

Kemudian ada rapat pertemuan ter­batas ini dilakukan 30 kali, dengan hi­tung-hitungan satu kecamatan dilaku­kan 5 kali, yang pengerahan masanya itu 1.000 orang, dengan perhitungan satu orang Rp50 ribu. Selanjutnya ke­giatan tatap muka atau dialog. Untuk kegiatan ini tidak dibatasi berapa kali dilakukan. Hanya jika mau mengum­pulkan masa seperti melakukan dialog itu tidak boleh lebih 200 orang. “Keg­iatan tatap muka ini seperti melakukan kunjungan ke pasar, atau ke tempat-tempat lainnya. Bisa berbentuk kun­jungan atau mengumpulkan massa,” katanya.

Selanjutnya kata Duroh yang dalam struktur KPU ini sebagai Divisi Hu­kum, ada kegiatan kebudayaan, misal­nya kandidat melakukan pentas seni, konser musik. Ini setiap kandidat di­berikan jatah 1 kali. Ada lagi kegiatan olahraga, seperti mengadakan gerak jalan, jalan santai, dan sebagainya. Ke­mudian perlombaan ini satu kali dan untuk pemberian hadiah secara aku­mulasi tak boleh lebih Rp1 juta setiap perlombaan.

“Ada lagi kegiatan sosial bazar ben­tuknya, donor darah, hari ulang ta­hun, dan ini juga tidak ditentukan berapa kalinya. Selanjutnya ada jasa manajemen konsultan ini satu pa­ket,” katanya. Selain kegiatan itu, ada juga pembuatan dan pemasangan APK (alat peraga kampanye). Dima­na untuk APK ini KPU menyiapkan 5 APK dalam bentuk baliho, umbul-umbul 120, dan spanduk 132. Untuk pemasangan dan pemeliharaanya itu diserahkan kepada masing-masing bapaslon. KPU hanya menyiapkan saja. Sedangkan yang dari bapaslon sendiri untuk baleho 7 buah, umbul-umbul 180, dan spanduk 198. Untuk estimasi pembuatan APK ini sekitar Rp85,4 juta, dan pemasangan Rp78 juta.

“Dari perhitungan itu, maka kami mengusulkan dana kampanye kandi­dat Rp15 miliar. Tapi ini belum fik, nanti pada tanggal 10 Februari akan kami rapatkan lagi dengan tim bapaslon. Tapi kami akan mengusahakan untuk dana kampanye ini jangan lebih dari Rp15 miliar. Karena menurut kami Rp15 mil­iar saja sudah cukup tinggi,” katanya. Duruh menambahkan, jika dana kam­panye ini diluar dana untuk saksi. Jika nanti sudah ditetapkan menjadi dana kampanye dan pada audit ditemukan ada kandidat yang penggunaan dana kampanyenya melebihi dari ketentuan, maka sesuai aturan ini bisa didiskuali­fikasi. “Kalau ada yang melebihi dari yang sudah ditetapkan, didiskualifika­si,” ujarnya. (bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.