Pemkot Cilegon Bakal Batasi Pejabat ke Luar Kota

CILEGON, SNOL– Pemkot Cilegon bakal mengefiensi anggaran perjalan­an dinas ke luar kota para organisasi perangkat daerah (OPD). Ini lantaran perjalanan dinas juga ternyata men­jadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kedepan para pejabat di pemerintahan setem­pat tak akan bebas lagi bepergian ke luar kota.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Sari Suryati menyatakan bahwa sebenarnya KPK bukan hanya menyoroti perjalanan dinas Pemkot Cilegon saja, melainkan juga secara nasional. “Terkait perjalanan dinas mungkin bukan hanya Kota Cilegon yang menjadi atensi KPK, tapi secara nasional,” ujar Sari ditemui usai Rapat Tertutup dengan Komisi I di Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (7/2).

Dikatakan Sari, kedepan perjalanan dinas akan lebih diefisiensi anggaran dan yang melaksanakan perjalan­an dinas hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) saja. Itu juga sesuai arahan Kemendagri.

“Kedepan perjalanan dinas sesuai tupoksinya, perjalanannya sesuai dengan bidang yang menyesuaikan programnya. Itu sebenarnya terkait efisiensi anggaran,” jelas Sari.

Dalam penyusunan APBD, kata Sari, sudah diatur sedemikian rupa oleh Kemendagri. Dimana khusus perjalanan dinas dilakukan efisiensi anggaran. “Sebetulnya subtansinya dikembalikan kepada ranah tugas dan fungsi. Misalnya OPD Pertanian, di pertanian kan ada pertanian, kelau­tan, kehutanan. Nah kalau perjalanan dinasnya terkait pertanian, maka yang yang berangkat itu yang tugasnya per­tanian, kelautannya jangan ikutan. Ini bentuknya efiesiensi yang diatur da­lam Kemendagri,” papar Sari.

Sementara untuk anggaran per­jalanan dinas, kata dia, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daer­ah. “Kalau besaran anggarannya me­nyesuaikan kemampuan daerah. Kita juga punya analisa terkait anggaran ini. Kalau totalnya berapa saya gak hapal,” ucap Sari. Sari menyatakan da­lam aturan yang sudah ditetapkan Ke­mendagri hanya membatasi perjalan­an dinas aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan untuk anggota dewan tidak disebutkan. “Ini pembatasan­nya untuk ASN, kalau anggota dewan kan punya programnya sendiri. Kalau ASN kan sudah jelas di RPJMD (Ren­cana Pembangunan Jangka Menen­gah Daerah),” jelasnya. (bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.