450 Lahan Belum Divalidasi

CILEGON, SNOL – Rapat dengar pendapat atau hearing yang digelar Komisi I DPRD Kota Cilegon dengan Pemkot membahas beberapa poin penting. Persoalan itu di antaranya soal perjalanan dinas, validasi data tanah dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL).

Terkait dengan data tanah, Pemkot diminta untuk segera memproses administrasi tanah yang belum tervalidasi, yakni dari 900 lahan Pemkot, 450 di antaranya masih belum diselesaikan Pemkot.  Sekda Cilegon, Sari Suryati yang diwawancara usai hearing mengungkapkan, beberapa hal yang menjadi catatan setelah melakukan dengar pendapat dengan Komisi I, yakni Pemkot diminta mengoptimalkan lahan atau aset tanah.

“Tanah-tanah yang harus dioptimalkan untuk menggali potensi PAD. Peraturan Walikota-nya sudah ada, bagaimana kalau ada aset ini. Kemudian, potensinya apakah bisa melalui pemanfaatan atau sewa. Bagaimana itu bisa menggenjot PAD,” ungkap Sari, kemarin.

Untuk merealisasikan itu, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan lahan-lahan yang secara administrasi belum terselesaikan. Salah satu di antaranya,  lahan tanah atau aset Pemkot masih perlu divalidasi karena masih tercatat sebagai aset Kabupaten Serang.

“Sudah kami lakukan, tetapi memang, jujur saja, kita belum melakukan secara maksimal. Karena menginventarisir aset-aset yang ada di luar kota Cilegon,  di antaranya dari (Kabupaten, red) Serang,” papar Sari.  Sementara terkait dengan perjalanan dinas, hal itu juga akan diefisiensikan.  Perjalanan dinas hanya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) saja. Itu juga sesuai arahan Kemendagri.

“Kedepan perjalanan dinas sesuai tupoksinya, perjalanannya sesuai dengan bidang yang menyesuaikan programnya. Itu sebenarnya terkait efisiensi anggaran,”  urainya.  Ia menjelaskan, efisiensi anggaran perjalanan dinas perlu dilakukan, karena hal itu telah diatur Kemendagri. Perjalanan dinas OPD akan dibatasi dan harus mengacu pada aturan yang berlaku.

“Sebetulnya subtansinya dikembalikan kepada ranah tugas dan fungsi. Misalnya OPD Pertanian, di pertanian kan ada pertanian, kelautan, kehutanan. Nah kalau perjalanan dinasnya terkait pertanian, maka yang yang berangkat itu yang tugasnya pertanian, kelautannya jangan ikutan. Ini bentuknya efiesiensi yang diatur dalam Kemendagri,” pungkas Sari.

Dalam kesempatan yang sama, Kabid Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon, Muhammad Zais membenarkan, jika terdapat 50 persen lahan atau aset tanah Pemkot yang belum tervalidasi. Nantinya, 60 aset akan diselesaikan secara berkala hingga saat pelaksanaan HUT Cilegon, April mendatang. “Memang dari 920 bidang, yang sudah tervalidasi itu sekitar 450 bidang tanah.  Insya Allah, nanti sampai HUT Cilegon, sebagaimana yang disampaikan Pak Kaban, akan ada penambahan sekitar 60 bidang tanah (tervalidasi, red),” ujar Zais.

Sementara, Sekretaris Komisi I DPRD Cilegon, Hasbi Sidik mendesak Pemkot Cilegon untuk dapat segera menvalidasi dan menyertifikasi seluruh aset lahan yang ada. Hal itu dimaksudkan untuk menguatkan status lahan, tidak hanya sebatas pendataan semata.

“Memang ada tanah yang sudah tersertifikasi, tapi ada juga yang masih dalam proses. Tapi intinya (hearing, red) ini adalah bentuk kepedulian Komisi I yang ingin agar seluruh aset tanah daerah ini dapat terdata dan tersertifikasi,” terang Hasbi. (nal/eky/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.