MUI Tak Dilibatkan Bahas Potongan Zakat PNS

JAKARTA,SNOL— Rencana pemerintah menerapkan potongan zakat 2,5 persen bagi pegawai negeri sipil (PNS) muslim belum final. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun belum pernah diajak musyawarah oleh Ke­menterian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“MUI belum bisa memberikan pendapat terkait dengan rencana tersebut karena sampai detik ini kami belum diajak untuk mem­bahasnya,” kata Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam per­nyataan tertulisnya, Kamis (8/2).

MUI berpendapat, masalah zakat tidak hanya sekadar memungut dan mengumpulkan uang dari muzakki (orang yang berzakat). Namun, me­nyangkut juga tentang siapa saja PNS yang terkena kewajiban za­kat, berapa batas nishab dari gaji/pendapatan yang dikenakan wajib zakat. Apakah sifatnya mandatory (wajib) atau foluntary (sukarela) dan bagaimana tasharruf (penyal­uran, distribusi) zakat tersebut.

Zainut memaparkan, ibadah zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain untuk melaksanakan perintah Allah, tu­juan pensyariatan zakat ialah un­tuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan per­tolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini.

“MUI setuju potensi zakat ha­rus lebih dioptimalkan dan diman­faatkan untuk sebesarbesarnya kemaslahan umat Islam. Namun kami mengharapkan dalam pelak­sanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat (BAZNAS) yang pro­fesional, kapabel dan akuntabel,” bebernya.

Selain itu harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pengelo­laan zakat.

Menurut Zainut, gagasan Men­teri Agama tersebut bagus. Namun, sebaiknya sebelum diwacanakan secara terbuka di publik, gagasan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu kepada ormasormas Islam dan pemangku kepentingan lainnya sehingga tidak menimbulkan po­lemik dan kegaduhan di masyarakat.

MUI berkepentingan mengingat­kan hal ini karena jumlah uang yang akan dikelola cukup besar dan uang tersebut adalah uang umat Islam yang harus ditasharufkan (didistri­busikan) secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ketentuan perundangundangan. (esy/jpg)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.