Pemprov DKI Siapkan Rp 800 M

Untuk Normalisasi Sungai

JAKARTA,SNOL— Kepala Dinas Sum­ber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, pihaknya menerima anggaran Rp 1,3 triliun dari APBD. Sebanyak Rp 800 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, sedangkan Rp 500 miliar un­tuk waduk.

“Kalau untuk normalisasi sama fokusnya di tiga daerah, Pesanggra­han, Ciliwung, termasuk Sunter. Ini progres yang harus kami kejar agar segera tuntas,” kata Teguh di Balai Kota DKI, Jumat (9/2).

Untuk normalisasi sungai ini, Teguh mengaku banyak pekerjaan untuk merelokasi pemukiman war­ga. Paling banyak di bantaran sungai di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. “Pesanggrahan saja kami baru ambil wilayah selatan, belum ke barat. Karena sebagian besar kan sudah masuk barat. Nah, kami akan fokus di selatan dan timur lokasinya,” kata dia.

Mengenai relokasi warga, kata dia, ada dua jenis yaitu normalisasi dan naturalisasi. Meski demikian, dia menyadari bahwa kedua jenis re­lokasi itu tidak bisa dilepaskan dari pengosongan pemukiman warga. “Proses normalisasi, naturalisasi juga semua artinya bukan menggu­sur, tapi merelokasi warga ke tempat yang sesuai. Harus dibedakan. Ka­lau menggusur kan bahasanya ter­lalu ini (kasar),” kata dia.

Pengosongan pemukiman warga sangat penting untuk mengemba­likan fungsi sungai sebagaimana mestinya. Seperti di Kali Krukut, kata dia, lebar sungai awalnya 20 meter, tapi saat ini hanya lima me­ter. “Berarti kan ini perlu dinatu­ralisasi dan dinormalisasi. Tentu akan berdampak pada warga yang tinggal di kawasan seperti itu,” pungkas dia.

Istilah normalisasi dan natural­isasi sungai untuk mencegah ban­jir di Jakarta menimbulkan silang pendapat di tengah masyarakat. Normalisasi sungai merupakan program yang sering didengung­kan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sementara itu, naturalisasi sungai merupakan istilah yang dilon­tarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (7/2). Lantas, apa sebenarnya perbedaan antara nor­malisasi dan naturalisasi?

Menurut ahli bahasa dari Uni­versitas Andalas (Unand) Aslinda, normalisasi adalah sebuah tindakan pengembalian terhadap satu hal ke bentuk atau keadaan yang semula. Sementara itu, naturalisasi adalah proses penyesuaian hal asing menjadi anggota dari satu tempat yang baru.

Menurut Aslinda, normalisasi lebih tepat digunakan dalam kon­teks mengatasi banjir. Sebab, pro­gram itu dikerjakan dengan mem­perdalam sungai dan membangun tanggul dinding agar bisa menam­pung air kiriman lebih banyak

“Jadi, kalau kata Anies (terkait) sungai itu, yang sesuainya normal­isasi. Dia (normalisasi), kan, tinda­kan menjadikan normal kembali. Lebih cocok normalisasi,” ujar Aslin­da saat dihubungi JawaPos.com, Ju­mat (9/2). (ce1/yes/tan/jpg/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.