Pelimpahan Fasos Fasum Terkendala Legalitas

Puluhan Pengembang Perumahan Belum Limpahkan Fasos Fasum

  TIGARAKSA, SNOL—Lambannya pe­limpahan aset lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang ke Pemerintah Ka­bupaten (Pemkab) Tangerang, lanta­ran lahan yang dimiliki pengembang belum dilengkapi dengan surat atau dokumen tanah. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman men­catat hampir 100 pengembang pe­rumahan yang belum menyerahkan fasos fasum.

Kabid Perumahan Dinas Peruma­han, Permukiman dan Pemaka­man Kabupaten Tangerang Arifudin menjelaskan, banyak pengembang yang belum memiliki surat tanah atas lahan yang dijadikan fasos fasum. Menurutnya, surat tanah fasos fasum di dalam perumahan biasanya men­jadi satu dengan hamparan tanah lainnya secara keseluruhan, atau be­lum terpecah-pecah antara lahan fa­sos fasum dengan lahan perumahan yang akan dijualbelikan kepada ma­syarakat. Akibatnya, Pemerintah Dae­rah (Pemda) tidak dapat mengambil alih fasos fasum tersebut, untuk dija­dikan Surat Pengalihan Hak.

“Problemnya di situ (dokumen legalitas fasos fasum, red) yang bikin lama. Punya surat tanah tapi belum dipecah, pelimpahan harus dipecah terlebih dahulu. Kalau su­rat tanahnya tidak dipecah terlebih dahulu mana bisa diserahkan,” kata Arifudin, kepada Satelit News, Senin (12/2).

Menurut Arifudin, apabila ke­lengkapan surat tanah fasos fasum yang akan dilimpahkan rampung dikerjakan, maka proses penyerah­annya bisa berlangsung cepat. “Na­mun faktanya, saat kita melakukan pengecekan lahan dan fisik fasos fa­sum yang akan dilimpahkan, ternya­ta keberadaan suratnya masih belum dipecahkan untuk bisa dilimpah­kan,” tegasnya.

Arifin mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya mencatat baru 30 pengembang perumahan yang me­nyerahkan fasos fasumnya kepada Pemkab Tangerang. Selebihnya, hampir 100 pengembang peruma­han di Kabupaten Tangerang belum menyerahkan lahan fasos fasumnya ke Pemkab Tangerang.

Pihaknya selama ini telah melayangkan surat kepada pengembang perumahan yang belum menyerah­kan fasos fasumnya, untuk segera mengurus kelengkapan surat ta­nahnya. Meski demikian, masih banyak pengembang yang abai terha­dap himbauan Pemkab Tangerang.

“KIta surati terus agar mereka bisa segera menyerahkan fasos fasumnya, untuk kemudian bisa dipelihara dan dibangun oleh pemerintah,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ahmad Supriadi mengatakan, sejak disele­saikannya pembangunan peruma­han oleh pihak pengembang, maka pihak pengembang harus segera me­limpahkan seluruh aset fasos fasum­nya kepada Pemda. Sehingga, pem­bangunan dan pemilharaan pada fasos fasum bisa dilakukan.

Menurutnya, yang terjadi seperti selama ini, masih banyak warga yang harus mengerjakan fasos fasumnya sendiri dengan cara gotong royong hasil penggalangan dana dari ma­syarakat atau swadaya.

“Kalau sudah tidak ada lagi pem­bangunan, harusnya bisa dilimpah­kan segera. Jangan sampai ada pi­hak yang dirugikan atau terkendala. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Tangerang,” te­gasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.