Pembahasan Retribusi Minus BPKAD

Dishub Hearing dengan Komisi III

CILEGON, SNOL – Hearing atau rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPRD Kota Cilegon dan Dishub membahas secara panjang lebar soal evalu­asi pendapatan retribusi 2017 dan target pada tahun 2018. Sayangnya, dalam rapat hearing tersebut, minus Badan Pengelo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon. BPKAD mangkir tanpa alasan yang jelas.’

Dalam kesempatan itu, Di­shub menyoroti capaian PAD dari retribusi parkir dan man­dulnya implementasi dari retri­busi pelayanan pelabuhan. Sekretaris Komisi III DPRD Cilegon, Nurrotul Uyun sem­pat mempertanyakan adanya indikasi potensi pendapatan yang hilang dari sektor retri­busi parkir, karena pengelolaan dibeberapa tempat umum tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan soal nilai setoran retribusi parkir yang nilainya flat.

“Seperti yang kita ketahui berapa banyak tempat umum yang dijadikan sebagai fasilitas (parkir) oleh masyarakat. Pelak­sanaan retribusi dari sektor parkir tepi jalan ini perlu kita pertanya­kan untuk dapat ditingkatkan. Sebab, kita ketahui hampir selu­ruh pihak ketiga pengelola parkir selama ini membayar retribusi yang flat. Sehingga, persoalan ini akan sulit menyentuh target yang sudah ditetapkan Dishub,” terang Uyyun.

Menannggapi itu, Kepala Dishub Cilegon, Andi Afandi mengakui, jika realisasi retribusi parkir tepi jalan dipengaruhi persoalan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang ingin adanya legalisasi oleh Pemkot Cilegon dengan memberlakukan intensif kepada juru parkir (jukir), yang lang­sung ditangkap Dishub dengan mewacanakan keterlibatan 80 jukir yang dengan intensif mas­ing-masing sekira Rp 1,5 juta per bulan.

Dengan saran BPK itu, kata Andi, kebijakan itupun diambil sekalipun diakuinya, jika po­tensi dari retribusi parkir tepi jalan belum tergali optimal se­bagaimana ditargetkan pada ta­hun 2018 sebesar Rp 189 juta.

“Pemungutan parkir di jalan itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, tapi praktiknya di kita itu dilakukan masyarakat. Dishub juga tidak bisa menempatkan petugasnya yang berstatus THL, TKK atau PNS. Awalnya kami berpikir agar Pemkot mengangkat mer­eka (jukir) menjadi THL, tetapi kita terkendala lagi oleh Perwal tentang pengangkatan THL, kar­ena ada kriteria pendidikan, ba­tas usia dan sebagainya,” terang Andi.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Babay Suhae­mi mempertanyakan banyaknya pengelolaan parkir yang justru tidak dikelola oleh Dishub.

Menanggapi itu, Andi men­jelaskan, pada Perda dan Perwal yang ada, secara menyeluruh belum mengatur tentang keter­libatan warga dalam mengelola parkir. Oleh karena itu, ke de­pan pihaknya berencana untuk mengajukan revisi Perwal yang ada, supaya parkir tepi jalan dapat menjadi retribusi daerah melalui cara kerja sama dengan masyarakat.

Tak hanya pembahasan soal retribusi parkir, Anggota Komisi III lainnya, Rahmatulloh juga mempertanyakan masih man­dulnya pendapatan di sektor retribusi pelayanan kepelabu­hanan. Padahal, perda nomor 5 telah diterbitkan sejak tahun 2013 silam. Belum lagi, retribusi di sektor tersebut tidak terkelola dengan baik, karena ada alasan dari dishub yang menyatakan penerapannya berbenturan dengan regulasi Pemerintah Pusat.

“Selama dua kali Perda retri­busi ini diparipurnakan, upaya maksimal yang dilakukan Di­shub, sampai perhari ini, retri­busi ini tidak sama sekali ada. Sebenarnya berapa sesungguh­nya yang diminta dishub untuk penyediaan atribut kepelabu­hanan, sampai hari ini belum dilakukan kenapa. Tegas saja, kalau memang bisa katakan bisa.

Kalau ngga, bilang saja ngga. Jangan (regulasi, red) dibuat ngambang,” tegas Rahmatullah.

Andi yang kemudian menang­gapi itu dengan mengatakan, bahwa pihaknya telah menga­jukan upaya menggali potensi retribusi tersebut dalam rencana kerja. Namun belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Sesuai saran Sekda Cilegon, Sari Suryati, Dishub kembali diminta untuk menkaji ulang rencana kerja itu, supaya peng­galian potensi dari retribusi pe­layanan kepelabuhanan tepat sasaran. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.