Sebut DPR Maling, Bisa Dijerat Hukum

JAKARTA,SNOL— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membuat kebijakan yang menjadi soro­tan. Hal ini terkait revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten­tang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengenai pasal penghinaan terhadap parlemen.

Dalam regulasi yang tercantum pada pasal 122 itu, nantinya mem­berikan kewenangan lebih kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan DPR.

Menanggapi hal itu, Ketua Mah­kamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco mengatakan, saat ini pihaknya mendukung penuh jika nantinya regulasi itu akan benar-benar diberlakukan di Indonesia.

Menurut Dasco, sudah menjadi kewenangan mahkamah kehor­matan dewan (MKD) untuk men­jaga marwah dan kehormatan par­lemen. Apalagi, tanpa regulasi itu pun, ternyata MKD sudah sedari dulu memproses laporan terkait penghinaan kepada parlemen. Na­mun, dengan catatan, kata Dasco, sudah melalui mekanisme dan per­timbangan yang dilakukan secara masak dengan melalui rapat di in­ternal MKD.

“Tentunya dengan berbagai per­timbangan dan melalui rapat in­ternal. Mungkin selama ini jarang mendengar MKD melakukan pros­es hukum,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2).

Lebih lanjut, Dasco mengungkap­kan, dirinya lantas memberikan salah satu contoh yang dinilainya meru­pakan suatu penghinaan kepada par­lemen. “Kemarin memang salah satu pernah ada yang mengatakan DPR rampok semua. Maling semua. Pa­dahal kan enggak semua begitu. Nah itu yang begitu kita anggap menghi­na dan melemahkan marwah DPR,” ungkapnya.

Kendati demikian, Dasco menegaskan, regulasi ini diharapkan tidak menjadi momok yang mem­buat masyarakat takut mengkritik parlemen. Karena, selama melaku­kan kritik dengan sopan dan mem­bangun maka dipastikan DPR tidak melakukan pelaporan.

“Yakinlah kita enggak akan sem­brono. Kita juga banyak memproses laporan dari anggota. Asumsinya kita proses secara hati hati. Nanti kita akan bikin tata acaranya ke­tika ada anggota DPR meminta kita mewakili untuk melakukan proses hukum ketika merasa dirugikan. Tentu kita nggak akan sembrono,” pungkasnya.

Sebagai Informasi, Dewan Per­wakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten­tang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) pada rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/2) lalu.

Pengesahan itu juga sekaligus mengukuhkan pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen. Kondisi ini lantas menuai perten­tangan lantara parlemen dinilai menjadi lembaga yang anti kritik. (aim/jpg)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.