Dewan Tolak PL Kecamatan Dialihkan ke ULP

PAKUHAJI, SNOL- Rencana Pemerintah kabupaten (Pemkab) mengalihkan proyek sistem Penujukan Langsung (PL) Kecamatan ke Unit Layanan Pen­gadaan (ULP) mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Mereka menilai pelaksanaan PL di Ke­camatan masih lebih efektif dibanding dipindahkan ke ULP.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barhum mengatakan rencana pengalihan proyek PL kecamatan ke ULP tersebut harus dikaji dahulu terkait efekti­fitasnya . Terlebih karena regulasi terkait pelaksanaan PL di oleh kecamatan telah dibuatkan aturan yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2016 yang mem­berikan delegasi ke camat untuk mengelo­la proyek PL, , maka jika hal tersebut akan dirubahj Pemkab Tangerang harus lebih dahulu merubah regulasi terlebih dahulu bila dialihkan ke ULP.

“Kenapa Bupati Tangerang menge­luarkan Perbup Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan delegasi ke camat untuk men­gelola proyek PL karena saat itu proyek PL yang dikelola Dinas tidak optimal dalam pengerjaannya. Makanya dilimpahkan lah kewenangan bupati ke camat untuk men­gelola Proyek PL,” kata Barhum kepada Satelit News usai Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrembang­cam) Pakuhaji di aula Kantor Kecamatan Pakuhaji, Rabu (14/2).

Menurut Barhum, pengelolaan Proyek PL kecamatan oleh Camat yang diberikan delegasi Bupati Tangerang A Zaki Iskandar sudah efektif baik dari segi pengawasan juga kualitas hasil pembangunannya. Barhum menambahkan, bila kegiatan proyek PL dikelola oleh ULP maka akan mengalami kendala pengawasan yang dikhawatirkan akan berdampak kualitas pembangunan yang buruk. “Saya berbicara Fakta, sejak proyek PL kecamatan dikelola oleh camat itu bagus. Artinya lebih efektif ketimbang dikelola oleh ULP,” pungkasnya.

Hal senda disampaikan, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang asal Keca­matan Sepatan, Ma’mun Murod. Menu­rutnya dirinya menolak rencana proyek PL yang menjadi kewenangan kecamatan dialihkan ke ULP sebab dengan pengali­han tersebut harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di ULP.

“Sekarang begini, apakah akan efek­tif ribuan paket PL kecamatan dikelola oleh ULP. Bisa-bisa satu orang di ULP bertugas mengawasi puluhan paket ke­giatan,” ujarnya

Sementara itu, Aktivis Pemuda Keca­matan Pakuhaji Enjang Yuda mengaku secara profesional pengelolaan proyek PL oleh kecamatan lebih baik hasil pembangunannya dibanding saat dikelola oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di Kabu­paten Tangerang. “Kalau sekarang, warga yang akan menyampaikan aspirasi dan kritikan hasil pembangunan proyek PL kecamatan tidak perlu jauh ke Tigarkasa. Cukup ke kantor Kecamatan,” kata Enjang

Enjang menambahakan, dari segi as­pirasi warga yang membutuhkan pem­banguan lebih cepat diakomodir oleh aparatur Kecamatan ketimbang oleh SKPD atau ULP. Untuk itu, Enjang ber­harap, Pemkab Tangerang tidak perlu merubah regulasi delegasi kewenangan Proyek PL kecamatan untuk dikelola oleh ULP. (imron/hendra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.