Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Rp 700 M

KOTA SERANG, SNOL—Pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten memastikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunggak sekitar Rp 700 miliar lantaran belum dibayar pajaknya ke kantor Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat). Tunggakan tersebut terjadi sejak tahun 2012 hingga saat ini.

Dari data tunggakan tersebut, 85 persen berasal dari PKB sepeda motor dan 15 persen berasal dari PKB kendaraan roda empat. Sekretaris Bapenda Banten Epi Rustam mengatakan, tunggakan PKB dari kendaraan roda empat berasal dari kendaraan mobil mewah, bus, angkutan umum (angkum) dan mobil biasa. Sementara tunggakan PKB kendaraan roda dua adalah semua pemilik motor di wilayah Banten yang belum membayar PKB.

“Data itu memang tersebar di delapan kabupaten / kota di Banten,” kata Epi, Rabu (14/2). Dikatakan Epi, pemilik kendaraan yang tidak membayar PKB tersebut memang merugikan Pemprov, karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB tidak tercapai. “APBD dan PAD terbesar Banten kan dari sektor pajak,” ujar Epi, tanpa menyebut secara detail target PKB tahun 2017 dan 2018 ini.

Oleh karena itu, Bapenda Banten saat ini tengah menyisir ulang kendaraan yang belum membayar PKB tersebut. Epi memastikan ada sekitar 334 ribu kendaraan di wilayah Banten yang hingga saat ini belum membayar PKB. “Iya akan didata ulang, apakah kendaraan yang belum bayar pajak tersebut ditarik lising, kecelakaan,” papar Epi. Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan PT Pos untuk menagih PKB bagi warga yang belum membayarnya. “Tentu kita juga aktif melakukan razia PKB bersama aparat kepolisian,” tukasnya.

Sementara, Kepala Bapenda Banten Opar Sochari menyatakan, akan memberikan Insentif kepada kepala desa (Kades) atau Lurah yang telah berhasil menyadarkan warganya untuk membayar PKB. “Saat ini kita sedang susun SOP (standar operasional prosedur,red)-nya bagi Kades dan Lurah yang memiliki tugas tambahan menyadarkan warganya membayar PKB. Ini upaya untuk membantu juga,” tuturnya.

Sementara, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prajogo meminta Bapenda juga melibat Pemkab/Pemkot di Banten untuk mensosialisasikan sadar pajak, apalagi kabupaten / kota yang mengetahui karakteristik warganya. “Semua stakeholders tentu harus dilibatkan, karena dana pajak sesungguhnya untuk pembangunan yang pada akhirnya akan kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh politisi PKS ini. (ahmadi/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.