DPPP Layangkan Teguran ke-3 Kepada UPK Pakuhaji

Dianggap Belum Tuntaskan Program Gebrak Pakumis

PAKUHAJI, SNOL— Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang mengeluarkan surat teguran ke 3 kepada Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji. Dalam surat ber­nomor 992/184-1-DPPP, tertanggal 13 Februari 2018 dan ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPP Ka­bupaten Tangerang Adiyat Nuryasin tersebut, DPPP meminta UPK BKAD Kecamatan Pakuhaji menuntaskan pelaksanaan program  Gerakan Ber­sama Masyarakat Mengatasi Kawasan Padat, Kumus dan Miskin (Gebrak Pa­kumis) yang belum diselesaikannya.

Kasie Peningkatan Kualitas Permuki­man DPPP Kabupaten Tangerang Heru Herdiansyah membenarkan jika DPPP telah melayangkan surat teguran ke 3 kepada Ketua UPK BKAD PNPM Keca­matan Pakuhaji, Iwan. Menurut Heru surat tersebut dilayangkankan karena pihak UPK BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji tidak mengindahkan surat te­guran ke 1 dan kedua BPPP Kabupaten Tangerang yang meminta UPK BKAD Kecamatan Pakuhaji menuntaskan pelaksanaan program Gebrak Paku­mis yang belum diselesaikannya.

Heru menjelaskan surat teguran terse­but dibuat setelah pihaknya menerima laporan dari penerima manfaat bersa­ma Ketua RT 02 RW 04 Kampung Pintu Air, Desa Kohod masih ada rumah yang belum terselesaikan. Setelah menerima laporan tersebut pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi untuk membuktikan kebenarannya.

“kami berharap Ketua UPK dan pen­gurus UPK Kecamatan Pakuhaji agar segera melakukan peyelesaian dan memenuhi kekurangan peyediaan atau pengiriman bantuan sampat 28 Febru­ari 2018 mendatang,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris LSM Jangkar Kecamatan Pakuhaji Abdul­lah mengatakan, dirinya memang meni­lai ada kejangalan dalam program bedah rumah kumuh bagi kurang mampu di Kecamatan Pakuhaji. Menurut Abdullah walaupun sudah melaporkan laporan pertangungjawaban bantuan ke DPPP Kabupaten Tangerang, namun di bawah bedah rumah tersebut belum selesai.

“Sampai sekarang, bedah rumah war­ga belum selesai,” kata pria yang akarab dipanggil Bucek ini.

“Saya tidak mengatakan bahwa UPK tidak membangun seluruh bedah rumah warga namun kalau belum sele­sai betul,” jelasnya.

Sementara itu Kepala UPK BKAD PNPM Kecamatan Pakuhaji Iwan mem­benarkan jika dirinya sudah menerima surat teguran ke 3 dari DPPP Kabupaten Tangerang untuk menyelesaikan bedah rumah warga kurang mampu secara ekonomi di Desa Kohod. “Saya sekarang sedang ngecat rumah yang baru dibe­dah di Desa Kohod,” kata pria yang akrab dipanggil Iwan Batok ini kepada Satelit News melalui telepon, Minggu (18/2).

Menurut Iwan, pihaknya sudah sele­sai membangun semua bedah rumah milik warga kurang mampu dari Pro­gram Gebrak Pakumis. Artinya, bila ada warga yang meyebutkan UPK BKAD PNPM Kecamtaan Pakuhaji tidak mem­bangunkan semua bantuan bedah rumah tersebut itu merupakan fitnah.

“Kita kurang cat saja kita rapihkan, ku­sennya bagus-bagus. Coba kalau di UPK di Kecamatan yang lain. Saya menduga bedah rumah dari Gebrak Pakumis di Ke­camtaan Pakuhaji bermasalah itu hanya dibesar-besarankan saja,” tuturnya.

Iwan menambahkan, seharusnya rumah warga kurang mampu secara ekomoni dalam Program Gebrak Pakumis beruku­ran 5×5 meter plus 1 untuk topi rumah, na­mun pihaknya sudah membangun beru­kuran 6×7 meter dan 6×8 meter . “Bila ada warga yang bilang ada kekurangan bahan material. Kami tambahkan sambil berja­lan,” pungkasnya. (imron/hendra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.