Alokasi Dana Kebencanaan Tak Sesuai

CILEGON, SNOL – Pemkot Cilegon dinilai telah menyalahi aturan terkait porsi anggaran untuk kebencanaan yang tidak sesuai dengan Perda nomor 17 tahun 2017 tentang Kebencanaan.  Dalam Perda tersebut dijabarkan, semestinya anggaran kebencanaan minimal 1 persen dari APBD Kota Cilegon Rp 1,9 triliun. Artinya, alokasi anggaran kebencanaan yang musti diterima oleh BPBD sebesar Rp 1,99 miliar. Namun, pada kenyataanya, BPBD Cilegon hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 500 juta.

Kabid Pencegahaan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Cilegon, Gayatra Lubay membenarkan, jika pihaknya hanya menerima anggaran kebencanaan sebesar Rp 500 juta per tahun.

“Dalam aturan yang tertuang dalam Perda 17 tahun 2017 Pemkot Cilegon langgar peraturan yang sudah ditetapkan sebesar 1 persen dari APBD Kota Cilegon sebesar Rp1,99 triliun. Yang semestinya kita menerima minimal anggaran untuk kebencanaan sebesar Rp1,99 miliar ini hanya menerima anggaran Rp500 juta saja,” kata Gayatra, kemarin.

Ia menjelaskan, bahwa besaran anggaran mempengaruhi penanganan bencana. “Kecillah anggaran yang kita (BPBD,red) terima saat ini. Minimal anggaran untuk penanganan bencana aja harus Rp1 miliar bukan Rp500 juta. Jadi untuk penanganan bencana hanya seadanya aja kita lakukan selama ini,” terang Gayatra.

Pihaknya selama ini sudah mengajukan penambahan anggaran untuk tindakan penanganan bencana. Namun, pengajuan tersebut mendapat penolakan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon. “Udah sering kita ajukan sebelum ketok palu anggaran ke Bappeda. Tapi, permintaan penambahan anggaran yang kita ajukan justru ditolak dengan alasan tidak ada program nyata dari kami. Bappeda hanya melihat adanya program nyata dan skala prioritas yang banyak,” ujar Gayatra.

Selama ini, anggaran yang dimiliki oleh BPBD dipergunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penanganan banjir serta berbagai hal terhadap masalah banjir.  “Gimana kita mau melakukan sosialisasi akan masalah banjir? Anggaran aja minim. Kan kita melakukan sosialisasi bukan hanya di lingkup masyarakat saja. Tapi, ke berbagai sekolah di Cilegon serta di berbagai industri. Nah, kalau anggarannya minim gimana kita mau bersikap,” ucap Gayatra.

Sementara, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kota Cilegon, Adriam mengaku, saat melakukan tinjauan yang dilakukan beberapa hari lalu, faktor yang membuat terjadinya bencana adalah menyempitnya saluran pembuangan air. Sebab, ada pembangunan rumah yang tidak sesuai dengan aturan. Semestinya, dalam aturan yang ada, tempat pembuangan air tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembangunan.  “Iyah mungkin karena hal tersebut makanya banjir di Cilegon ini belum tuntas. Penanganan seperti ini harus dilakukan sosialisasi. Kita sih hanya menghimbau agar semua pihak harus bertanggung jawab dalam terhadap lingkungan,” tukas Adrian.(eua/eky/bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.