MUI Prihatin Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK

JAKARTA, SNOL– Banyaknya ke­pala daerah (KADA) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Majelis Ulama In­donesia (MUI) prihatin.

“Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya moral para pejabat publik kita sehingga cepat tergoda dengan ta­waran dan imingiming kemewahan dunia,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Senin (19/2).

Dia menambahkan, politik uang merupakan kejahatan politik yang sangat keji. Sebab, politik uang akan melahirkan pemimpin ko­ruptif, pragmatis, dan manipulatif yang hanya berorientasi pada ke­pentingan pribadi dan kelompok. Karena itu, MUI mengimbau selu­ruh masyarakat Indonesia memilih pemimpin yang jujur, adil, dan amanah dalam Pilkada Serentak 2018. MUI juga meminta masyara­kat tidak memilih pemimpin yang melakukan praktik politik uang.

Tak hanya MUI,   Rohaniwan romo Benny Susetyo juga menilai maraknya sejumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK jelang Pilkada 2018 merupakan tragedi memilu­kan. Menurutnya, praktik demokra­si yang terlalu liberal telah menim­bulkan politik transaksional.

“Ini merupakan peristiwa memi­lukan yang terus berulang. Ekses dari penerapan demokrasi liberal yang saat ini berlangsung di Indonesia. Dampak buruknya, merebak politik transak­sional,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/2).

Seperti diketahui, terdapat sejum­lah kepala daerah yang terjaring OTT. Antara lain Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang kembali maju pada pilkada di daerahnya.

Selanjutnya ada Bupati Nga­da Marianus Sae yang maju sebagai calon gubernur Nusa Tengggara Timur. Bupati Subang Imas Aryumningsih yang menjadi calon petahana pada Pilkada juga terja­ring OTT. Terakhir adalah Bupati Lampung Tengah Mustafa. Poli­tikus Partai NasDem itu sedang mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Lampung 2018.

Menurut Romo Benny,   selama akar persoalan tidak diselesaikan dengan baik, maka peristiwa yang sama bakal terus berulang. Sebab, sistem politik liberal ala Amerika Serikat yang di­adopsi Indonesia saat ini membuat semua orang bisa menjadi pemimpin. Asal terkenal, populer, punya uang dan marketing politik maka bisa terpilih.

Karena itu, lanjutnya, sistem poli­tik yang ada perlu diperketat. Selain itu,   politik berbiaya tinggi juga ha­rus dihindari. Khusus untuk warga NTT, anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden bidang Pembi­naan Ideologi Pancasila (UKPPIP) itu mengajak warga untuk cerdas dalam memilih. (esy/jpg)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.