Sidang Gugatan Agus Dimulai

Senin, KPU Hadirkan 10 Saksi

KOTA SERANG, SNOL— Adanya gu­gatan sengketa pilkada kota serang yang dilontarkan oleh bakal calon walikota dan wakil walikota serang, Agus Iriawan HasbullahSamsul Bah­ri, kepada KPU Kota Serang. Hari ini, Jumat (23/2). Dilaksanakan musy­awarah penyelesaian sengketa yang digelar oleh Panwaslu Kota Serang di kantor Bawaslu Provinsi Banten, di­jalan Kelapadua, Kota Serang.

Berdasarkan pantauan, acara yang dipimpin langsung oleh Ketua Pan­waslu Kota Serang Rudy Hartono beserta jajaran, dihadiri oleh Seluruh ketua dan anggota KPU Kota Serang, tim pemohon Agus Iriawan Hasbul­lahSamsul Bahri beserta jajarannya serta pengamanan kepolisian dari Polres Serang Kota.

Kuasa Hukum Agus Iriawan Has­bullahSamsul Bahri, Iwan Ridwan mengungkapkan gugatan ini pada intinya adalah menyangkut prose­dur yang dilakukan oleh KPU. “Ada prosedur yang dibilang harus dipatuhi, yang faktanya menyangkut proses verfak, kalau itu dilaksanakan dengan baik tentunya kita tidak akan dirugikan,” ucap Iwan kepada awak media.

Lanjutnya, apa yang dinilai tidak baiknya adalah proses verfak, kata Iwan, harusnya ditanya kepada masingmasing pendukung satu persatu dan didatangi ketiaptiap rumahnya.

“Lihat dulu cek kebenarannya ada tidak, setelah ada, dukung tidak, itu yang tidak dilakukan. Buktinya apa, buktinya kita punya banyak surat, disurat pernyataan dari para pendu­kung yang isinya saya tidak pernah didatangi oleh anggota PPS, itukan bukti,” jelasnya.

Pihaknya juga menduga ban­yaknya faktafakta yang tidak benar. “Katanya si pendukung tidak men­dukung, ketika di verfak ternyata dia tidak pernah membuat pernyataan seperti itu, nah itu siapa yang mem­buat kalau bukan KPU,” katanya

Kalau menurut undangundang pemilihan, kata Iwan, yang mempu­nya kepentingan itu KPU. Lanjutnya, secara sample saja menemukan ada 160 lebih yang tidak lolos. “Itu arti­nya ada yang tidak didatangin, ma­salahnya dari 160 itu tiap kecamatan secara sample. Itu aja sederhananya. Kalau itu dilaksanakan tentu kita ti­dak akan seperti ini. Intinya, satu, ini kan baru persyaratan calon jangan sampai KPU ada bagian dari peroa­lan, jangan menghalanghalangi hak kita, itu aja kan belum pemilihan,” katanya.

Pihaknya mempunyai banyak alat bukti dan intinya berupa bukti fak­tual. “Kita berharap KPU itu harus melaksanakan prosedurnya, yang kewajiban untuk verifikasi itu bu­kan siapasiapa ya KPU, kita sebatas nih saya didukung oleh sekian calon yang dukungnya nih, istilahnya itu kan KPU yang ngecek nah, fakta-fak­ta itu kaitan palsu,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Divisi Teknis KPU Kota Serang, Fierly Mur­dyat Mabrury, mengungkapkan, pihaknya sudah menerima hard­copy dari pemohon itu sejak hari kamis (22/2) kemrin. Dengan tem­busan dari Panwaslu Kota Serang. Pihaknya juga sudah mempelajari dan konsolidasi dengan PPK selama dua hari dan kejaksaan negeri setiap hari untuk menjawab pertanyaan pemohon pada hari Senin yang akan datang.

“Ada beberapa buku atau lima item bukti yang disiapkan, sekitar 10 saksi yang kita siapkan itu nanti kita hadir­kan dihari Senin, itukan pembacaan permohonan sekaligus pembuktian,” kata Fierly.

Pada prinsipnya kata Fierly, adalah bahwa ketika dalam permohonan itu pihaknya dianggap tidak sesuai prosedur dan tidak sesuai ketentuan perundangundangan. Menurutnya, proses yang dilakukan dalam tata kelola pencalonan perseorangan vertung, vermin dan verfak itu hari demi hari, menit demi menit, telah didampingi oleh temanteman dari panwaslu dan LO tim sukses.

“Setiap hari alat kerja yang kita su­gukan membutuhkan paraf atau tan­da tangan sebagai bukti, ini adalah kerja kolektif serta didampingi, ke­cuali kita melakukan verminnya ter­tutup, misal, inikan tidak jadi. Kami masih sangat optimis bisa mengikuti MKS ini dengan baik dan kami juga yakin pimpinan musyawarah dalam hal ini, sekaligus pimpinan panwaslu kota serang, punya keputusan yang seadiladilnya jadi kita lihat saja hari senin,” tandasnya. (cr-01/bnn/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.