BBM Naik, Rakyat Semakin “Tercekik”

JAKARTA,SNOL— PT Pertamina menaik­kan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite terhitung 24 Februari. Kenaikan harga sekitar Rp 300 per liter untuk wilayah Jawa dan Bali, sedang­kan di wilayah lain kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta naik men­jadi Rp 8.900, harga Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharram menilai, langkah penyesuaian harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat. “Tentu daya beli akan kembali tergang­gu karena langkah ini menyulut inflasi. Pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen (yoy), di mana inflasi energi mencapai 8,6 persen, inflasi harga dia­tur pemerintah 5,82 persen. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intevensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi,” jelas Ecky di Jakarta, Senin (26/2).

Menurutnya, pengaruh inflasi itu ti­dak bisa dibatasi pada kelompok terten­tu saja. Misalnya pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka. “Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan, jika harga barangbarang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelasjelas tidak pro rakyat,” kata Ecky.

Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli. “Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi se­bagai upaya antisipasi kalaukalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi jika pemerintah seringkali menaikkan BBM,” be­ber Ecky.

Konsumsi rumah tangga Indonesia sebagian besar golongan menengah ke bawah. Bagi golongan menengah, saat terjadi tekanan harga, maka mereka akan menunda belanja. Namun, bagi golongan bawah, kenaikan harga menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. “Saya fikir pemerintah sangat paham tentang hal itu,” ujar Ecky.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPS) menunjukkan bahwa pertum­buhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, peranannya mencapai 55 persen ter­hadap PDB. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen, di mana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen. Padahal pemerintah ingin ekonomi bisa meroket atau setidaknya memenuhi target APBNP 2017 sebesar 5,2 persen.

“Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiski­nan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat,” tegas Ecky yang juga anggota Komisi XI DPR RI. (wah/rmol/jpg)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.