Warga Cikupa Minta JPO Segera Dibangun

Pembangunan JPO di Jalan Raya Serang Kewenangan Pemprov dan Pusat

CIKUPA, SNOL—Padatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Serang di wilayah Kecamatan Cikupa, hingga kini tidak didukung dengan sarana Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) bagi para pejalan kaki, khususnya di jalan yang melintasi pasar-pasar desa atau tradisional. Warga pun berharap pembangunan JPO yang sedianya sejak dulu dibangun bisa segera te­realisasi.

Para pejalan kaki terpaksa harus menyeberangi ruasa jalantersebut, meski setiap harinya ruas jalan itu selalu padat kendaraan dan mem­bahayakan bagi keselamatan pejalan kaki yang ingin menyeberang. Para pejalan kaki harus mempertaruhkan nyawanya saat hendak menyeberan­gi, disela-sela laju arus kendaraan yang melintas yang cukup kencang. Tidak jarang di jalan Raya Serang kerap terjadi kecelakaan, akibat tingginya arus lalulintas yang sangat padat tersebut.

Salah seorang pejalan kaki di Pasar Cikupa, Purwanti mengatakan, para pejalan kaki seringkali harus berebut dengan kendaraan yang melintasi Jalan Raya Serang tepatnya persis di depan Pasar Cikupa. Pejalan kaki pun harus ekstra hati-hati karena pa­datnya arus lalu lintas di jalur terse­but.

Lanjut Purwanti, kondisi Jalan Raya Serang di Kecamatan Cikupa tergolong rawan kecelakaan lalu lin­tas. Sehingga diharapkan perhatian pemerintah daerah dalam memberi­kan kenyamanan bagi pejalan kaki yang hendak menyebrang, seperti membangun jembatan penyebran­gan orang atau JPO karena sampai saat ini tidak ada.

“Lihat saja, tidak ada satupun JPO ditemukan di sepanjang Jalan Raya Serang. Padahal, banyak titik-titik rawan di sepanjang jalan ini,” kata Purwanti, kepada Satelit News, Rabu (28/2).

Menurut Purwanti, keberadaan JPO sangat diperlukan bagi pejalan kaki, khususnya saat menyebrang di malam hari. “Laju kecepatan kenda­raan di Jalan Raya Serang ini sangat tinggi. Kalau mau menyebrang harus benar-benar hati-hati, jika tidak in­gin ditabrak kendaraan yang sedang lewat, khususnya saat malam hari. Kendaraan yang lewat sering tidak tahu kalau ada orang di depannya sedang melintas, karena minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan Raya Serang,” keluh­nya.

Ia berharap JPO bisa segera diban­gun, khususnya pada titik-titik rawan macet dan ramai lalu-lalang penduduk, seperti di depan Pasar Keranggot, Pasar Cikupa, serta di dekat pintu tol Bitung. Hal itu guna menghindari kecelakaan antara pe­jalan kaki dengan kendaraan pada ruas jalan tersebut.

“Minimal bisa kerjakan secara ber­tahap, seperti di Pasar Keranggot, Pasar Cikupa dan di dekat pintu tol Bitung, karena pada titik tersebut cu­kup ramai,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Lalin Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang, Norman mengakui atas kondisi itu. Kata dia, dalam mem­bangun JPO harus memperhatikan kewenangan jalan terlebih dahulu. “Pembangunan di sepanjang Jalan Raya Serang kewenangan Pemerin­tah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pusat, bukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang,” tegasnya.

Sekcam Cikupa, Encep Sahayat mengaku, pihaknya telah berulang kali mengajukan pembangunanan JPO bisa segera dilakukan. Namun usulan tersebut belum mendapatkan respon positif dari pusat agar bisa segera dibangun. Menurutnya, ke­beradaan JPO di depan Pasar Cikupa dan Bojong sangat diperlukan, meli­hat pada ruas tersebut selalu ramai kendaraan dan warga.

“Sebelumnya sudah pernah diaju­kan agar JPO bisa dibangunkan, na­mun belum terealisasi sampai saat ini. Kembali tahun ini kami (Pemer­intah Kecamatan Cikupa, red) akan mengajukannya agar bisa dibangun,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabu­paten Tangerang, Syarifullah men­gatakan, agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa berkoor­dinasi, termasuk dengan Pemprov Banten dan pusat agar JPO bisa segera terealisasi. Pembangunannya juga harus terencana dan mematuhi aturan yang berlaku agar tidak men­jadi persoalan hukum di kemudian hari.

“Untuk bisa berkoordinasi, kalau perlu pemerintah melakukan studi banding ke daerah lain yang sebel­umnya pernah lebih dulu melakukan pembangunan di jalan raya nasional yang bersumber dari APBD kabu­paten/ kota. Hal itu untuk mengeta­hui dasar hukum yang digunakannya guna menghindari temuan ke de­pan,” pungkasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.