Pengobatan Gratis Tak Berdasar Hukum

Kemenkes Tolak Program Kesehatan Pemprov Banten

SERANG, SNOL—Rencana pemerintah provinsi Banten menggelar pengobatan gratis melalui jaminan kesehatan daerah kandas di tangan kementerian Kesehatan. Usulan program pengobatan gratis yang digagas Gubernur Wahidin Halim ditolak Kemenkes karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.

Penolakan disampaikan Ke­menkes melalui surat yang di­tandatangani Sekretaris Jendral Kemenkes RI dr Untung Suseno Sutarjo ke Gubernur dan ditem­buskan ke Sekda Banten tertang­gal 13 Februari 2018. Ada tujuh poin yang disebutkan dalam su­rat tersebut.

Diantaranya, program jaminan kesehatan diselenggarakan se­cara nasional, menyeluruh dan terpadu yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan seb­agaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan So­sial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kedua, seluruh program jaminan kes­ehatan daerah harus diintegrasi­kan ke dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN). Ketiga, Pemda wajib memperioritaskan dukungan baik untuk pening­katan pencapaian kepesertaan, kepatuhan pembayaran iuran, maupun peningkatan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, Pemda diminta menerbitkan regulasi yang mem­persyaratkan kepesertaan pro­gram Jaminan Kesehatan dalam memperoleh pelayanan publik sebagai bentuk dukungan untuk peningkatan pencapaian kepe­sertaan guna mencapai Universal Helalth Coverage.

Kelima, dukungan untuk kepatuhan pembayaran iuran, di­laksanakan melalui pelaksanaan pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab Pemda secara tepat jumlah dan tepat waktu. Keenam, dukungan untuk pen­ingkatan pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui penyedi­aan fasilitas kesehatan (faskes), pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.

“Ketujuh. Terkait penyelengga­raan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak ada rujukan hu­kumnya maka seharusnya sudah diintegrasikan dalam Program JKN,”ujar Untung dalam suratnya.

Menanggapi penolakan terse­but, Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kementrian kesehatan jangan sampai ga­gal paham untuk program pen­gobatan kesehatan gratis. Dia menyatakan, berdasarkan Un­dang-undang 1945 masyarakat mempunyai hak pelayanan kes­ehatan.

Saat ini, kata Wahidin, ada sekitar 2 juta warga Banten yang belum mengantongi jaminan dari BPJS Kesehatan. Karenanya, harus ada pihak yang bertang­gung jawab kalau rakyat sedang ditimpa sakit.

“Nanti siapa yang bertanggung jawab kalau diantara 2 juta lebih rakyat Banten butuh pengobatan. Mereka harus memikirkan ini,” ucap WH.

WH melanjutkan, orang yang butuh pengobatan dan masuk RS juga tidak semua bisa dilayani BPJS. Sebab tidak semua biayan­ya dapat dicover secara keseluru­han. Seperti biaya kamar pasien yang hanya tidak lebih dari 3 hari, serta tidak ditanggungnya sejum­lah biaya operasi.

Perhitungannya terkait biaya tanggungan kesehatan gratis dari Pemprov Banten menurut Gubernur berpredikat Doktoral Universitas Padjajaran, Band­ung, Jawa Barat ini lebih murah ketimbang dengan pembayaran premi BPJS. Jika dikalkulasikan dengan membayar premi selama 1 tahun senilai Rp25 ribu dikali 2 juta masyarakat, maka nominal­nya berkisar Rp600 miliar.

“Tetapi kalau anggaran jami­nan kesehatan dibayar untuk rakyat yang sakit saja maka biaya yang kita bayar cukup dengan Rp 150 miliar saja,” ucapnya.

Artinya jauh lebih murah, dan pelayanannya pun full cost bukan cost sharing. Semua biaya pengo­batan ditanggung, dan pihaknya terkait menunjang program pen­gobatan kesehatan gratis sudah melakukan kerjasama dengan puluhan RS Swasta di Banten.

Diakui WH, sebelumnya Pem­prov Banten sedang berusaha bernegosiasi dengan pemerin­tahan pusat. Karena sistem yang dipakai memang berbeda dengan mekanisme BPJS Kesehatan pada umumnya yang mengaharuskan peserta harus membayar premi sejak awal.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten HM Kuswandi menilai, pengobatan gratis yang diren­canakan oleh Pemprov Banten tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab, masyara­kat yang tidak punya BPJS tidak bisa langsung berobat ke RSUD Banten maupun RSUD Maling­ping. Dua RS milik Pemprov itu membutuhkan rujukan dari RS yang menangani warga pertama kali.

“Kalau tidak punya BPJS, kan warga tetap bayar di RS awal itu. Berarti mereka harus mengeluar­kan biaya terlebih dahulu. Belum lagi mekanisme yang diterapkan oleh RSUD Banten dan Maling­ping,” tukasnya.

Ia memandang program ke­sehatan gratis yang dicanang­kan oleh Pemprov justru kon­traproduktif dengan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Ke­menkes) RI. Pasalnya, biaya pengobatan gratis sudah ditang­gung pemerinntah pusat seperti pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga yang tidak mampu.

“Saya rasa seperti itu. Kalau­pun program itu (kesehatan gratis,red) tetap dilakukan, bisa saja dibatalkan oleh pusat,” tu­turnya.

Sementara itu, praktisi hukum dari Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten Agus Ruhban menyatakan, jika Pemprov bersi­kukuh ingin memberlakukan ke­sehatan gratis yang terpisah dari program JKN – KIS, maka Pem­prov harus melakukan judicial review (peninjauan kembali) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jika program kes­ehatan daerah yang dicanangkan oleh Pemprov bertentangan den­gan Permendagri Nomor 33 Ta­hun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyu­sunan APBD TA 2018, maka Per­mendagri tersebut harus digugat ke Mahkamah Agung (MA).

“Kita memang kalau memang menjalankan program sesuatu harus berlandaskan hukum juga,” imbuhnya. (ahmadi/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.