Izin dan Aktivitas PT PRS Dikeluhkan

Warga dan LSM Demo di Depan Kantor Bupati

TIGARAKSA, SNOL—Puluhan warga Kampung Cogreg, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga­raksa bersama Lembaga Swada­ya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) In­donesia, berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Pusat Pemkab Tangerang, Tigaraksa, Senin (5/3). Massa memper­soalkan izin dan mengeluhkan aktivitas PT Prima Rajawali Suk­ses (PRS) yang berlokasi di desa tersebut.

Pantauan Satelit News, massa awalnya berunjuk rasa di depan kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Ka­bupaten Tangerang di gedung PU, setelah aksi di kantor Desa Pasir Bolang. Kemudian massa melanjutkan aksi ke kantor Ke­ jaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Terakhir massa berunjukrasa di depan Kantor Bupati Tangerang, serta me­nyerahkan berkas pengaduan kepada Asisten Daerah II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Ahdiyat Nuryasin.

Di sela-sela aksi, Siti Arah, seorang warga Kampung Cogreng RT04/01 yang merasa terdampak aktivitas pabrik mengatakan, warga sudah sering melontarkan protes ke pihak pabrik, namun sampai saat ini belum ada solusi atas tuntutan warga yang menginginkan hak-haknya dipenuhi.

“Selain itu, sejak beroperasi, warga sekitar tidak ada yang bisa bekerja di situ, kami hanya kena dampaknya. Sebelum demo kesini (Kantor Bupati, red) kami juga sudah bertemu dengan pihak pabrik,” tukasnya.

Menurut Siti Arah, dampak yang di­rasakan yakni bising saat pabrik yang informasinya memproduksi tekstil itu, karena tembok pabrik setinggi 3 me­ter dan jarak tembok ke rumah warga hanya setengah meter. Bahkan ia pun menduga air sumurnya dan warga lainnya tercemar aktivitas pabrik. “Kami tidak bsia tidur, sering batuk-batuk juga,” kata wanita berusia 52 ta­hun ini.

Lanjut Siti Arah, dari awal warga juga tidak dilibatkan dalam proses perizinan. “Proses perizinan diserah­kan ke pihak desa, sehingga kami ti­dak dilibatkan,” ungkapnya. Selain itu, warga juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait dokumen Amdal pabrik, baik sebelum dan sesudah pabrik itu berdiri.

Senada, warga lainnya yang ikut aksi tersebut, Nuraeni mengungkapkan, buangan gas dari pabrik juga meng­ganggu pernafasan warga, karena ja­rak antara pabrik dengan pemukiman terlalu dekat.

“Kadang dada kami sesak dan sulit bernafas. Bahkan saat pembangunan dulu, rumah saya pernah ada retak dan genteng turun hingga akhirnya diperbaiki sendiri tanpa bantuan dari pabrik,” katanya saat didampingi oleh Siti Arah dan Sayaroh.

Sementara itu, koordinator aksi Yu­dianto mengatakan, warga di dua RT yakni RT 03/01 dan RT 04/01 yang lokasinya berdekatan dengan lo­kasi bangunan pabrik tidak pernah menandatangani izin lingkungan atau izin warga, terkait pembangunan ge­dung baru pabrik itu.

“Sehingga ketika pembangunan berlangsung, puluhan warga terdam­pak secara langsung,” paparnya.

Dampak yang ditimbulkan, kata Yu­dianto, terjadinya kerusakan tembok rumah akibat getaran saat pemasan­gan tiang pancang sehingga menye­babkan tembok rumah warga retak. Sementara, dampak lainnya, terjadin­ya kebisingan sehingga kenyamanan warga pun terganggu. Setelah satu tahun beroperasi, ternyata dampak kehadiran pabrik itu masih terjadi, di­antaranya tercemarnya sumur warga, banjir serta kebisingan.

“Air sumur warga airnya diduga ter­cemar, padahal mereka masih meng­gunakannya,” tandasnya.

Tak lama setelah aksi, Asisten Dae­rah II Bidang Administrasi Perekono­mian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tangerang, Ahdiyat Nuryasin menerima per­wakilan massa dan berdialog di Ru­ang Coofe Morning Setda Kabupaten Tangerang. Usai berdialog, ia pun menerima berkas laporan warga. Kata dia, Pemkab Tangerang menerima as­pirasi warga dan akan menurunkan tim guna menindaklanjuti keluhan warga Kampung Cogreg. (aditya)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.