KPU Diminta Gelar Pleno DPHDP

TANGERANG, SNOL— Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang meminta agar KPU Kota Tangerang memplenokan Daftar Pemuthakiran Hasil Data Pemilih (DPHDP) yang dilakukan oleh PPDP. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim, Senin, (06/2).

“Kita berharap dalam pleno terse­but Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dan jajarannya dapat memplenokan sesuai dengan hasil pemuthakiran yang dilakukan oleh PPDP,” ujar Agus. Menurutnya, KPU Kota Tangerang harus tertib dengan apa yang dihasilkan dalam pelak­sanan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih yang dilaku­kan oleh PPDP. “Jangan sampai ada komplain dari masyarakat karena belum di coklit dalam daftar pemilih hasil pemuthakiran pemilihan Ke­pala Daerah Kota Tangerang 2018,” tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M. Sudi mengatakan, data pemilih kerap men­jadi sesuatu yang dipermasalahkan dalam setiap penyelanggaraan pe­milu. Agar hal itu tak terulang, KPU wajib menjalankan tahapan coklit secara akurat.

“Pastikan warga yang berhak me­milih terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap). Sebaliknya, warga yang tidak berhak memilih jangan dimasukkan ke daftar pemilih. Terutama juga ter­kait dengan kartu identitas atau KTP el,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Mantan Komisioner KPU Provinsi Banten itu menuturkan, penjami­nan tak hanya diberikan bagi mereka yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tercantum dalam daf­tar pemilih. Pelayanan serupa juga harus diberikan kepada warga yang berada di luar daerah.

“Warga berKTP Kota Serang harus didaftarkan, walau tinggal di luar Kota Serang karena alasan kerja atau kuliah. Sebaliknya warga yg berKTP luar daerah tidak boleh dimasukkan, wa­laupun sudah bertahuntahun tinggal di Kota Serang. Begitu juga di Kabu­paten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, ada sejum­lah poin lainnya yang harus diper­hatikan oleh KPU. Pertama, pastikan petugas pemuktahiran data pemilih (PPDP) bekerja mencoklit. Kedua, pastikan PPDP benarbenar melaku­kan pendataan dengan melakukan kunjungan ke lapangan.

Ketiga, tempattempat rawan kependudukan harus mendapatkan perhatian ekstra, misalnya lembaga pemasyarakat (LP), rumah tahanan (rutan), pabrik, lingkungan kampus, rumah sakit, dan tahanan kepolisian. Keempat, pastikan penduduk yang dicatat sebagai calon pemilih me­miliki identitas kependudukan yakni KTP el atau surat keterangan dari Disdukcapil. (made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.