Lurah Gabung Parpol Harus Memilih

CIPUTaT,SNOL— Tidak ingin pe­layanan pemerintahan di ting­kat kelurahan terganggu terkait dengan adanya Pelaksana tugas (Plt) lurah yang terdaftar di partai politik (parpol) membuat Komi­si I DPRD Kota Tangsel juga ikut ambil sikap. Para wakil rakyat itu meminta agar Plt Lurah tersebut mundur dari jabatannya jika in­gin tetap berpolitik.

Dugaan kasus politik praktis itu disikapi Komisi I DPRD Kota Tangsel, dengan mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Pen­didikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel, di lingkungan Balai Kota Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Ciputat, kemarin. Dalam kunjungannya itu, Komisi I yang terdiri dari Perwakilan dari Komisi I DPRD Kota Tangsel seperti Aldi S Zuhri, Syaifin, Tb Rahmatullah, Iwan Rahayu, dan juga Saprudin diterima Kepala BKPP Apendi, di ruang kerjanya. Para wakil rakyat itu ingin mengetahui sejauh mana sikap BKPP terkait kasus tersebut, terlebih lagi ini menyambut tahun politik 2019 nanti.

Ketua Komisi I Aldi S Zuhri, mengatakan bahwa pihaknya juga ingin memasti­kan status para lurah tersebut apakah masuk dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerin­tah Kota Tangsel. “Kedatangan kami ke sini, ingin mengklari­fikasi ke BKPP apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil terkait dugaan ini,” ungkapnya.

Sekretaris Komisi I Sapru­din  mengatakan, terkait kasus dugaan lurah terlibat politik praktis ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada pelayan­an masyarakat di bawah. “Apa lagi lurah adalah pelayanan ujung tombak pemerintahan, jadi jika sudah berafiliasi terhadap satu parpol, kami kha­watir nantinya ada dampak pula pada pelayanan masyarakat. Ini yang kami sikapi,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuannya dengan BKPP itu, memang para lurah tersebut harus memilih antara tetap menjadi pengurus parpol atau menjabat sebagai lurah. “Tadi Pak Apendi juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan mereka pilihan, tetap di kelurahan atau memilih parpol. Dan kami setuju dengan kebijakan itu, agar jelas statusnya nanti seperti apa,” paparnya.

Kepala BKPP Apendi, menga­takan terkait persoalan tersebut pihaknya telah mengeluarkan edaran bahwa bagi ASN dan juga pegawai di lingkungan Pemkot Tangsel, jika ingin bergabung ke parpol maka harus berhenti dari satusnya sebagai pegawai di lingkungan Pemkot Tangsel.

“Termasuk juga para Plt lurah ini, surat edarannya telah kita berikan, dan tinggal nanti seper­ti apa hasil kajian dari Panwaslu, dan juga seperti apa pilihan teman-teman ini, apakah tetap bekerja sebagai lurah atau lebih memilih parpol,” ungkapnya.

Apendi mengatakan, pihaknya sudah tegas akan menerap­kan aturan soal ASN dan PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis, terlebih lagi menyam­but tahun politik 2019 nanti. “Kami ingin tetap menjaga ne­tralitas dan jelas ada sanksinya bagi yang melanggar. Apa lagi yang berstaatus PNS, Undang-undangnya juga sudah sangat jelas melarang itu,” pungkasnya. (dra/bnn/jarkasih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.