Banyak Kursi DPRD Kosong saat Paripurna

Sekda Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi Fraksi

TIGARAKSA, SNOL—Banyak kur­si anggota DPRD Kabupaten Tangerang kosong saat Rapat Paripurna tentang jawaban atas pemandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggung jawaban (LKPJ) tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) bupati tahun 20132018, Selasa (6/3). Kendati demikian, rapat tetap dinyatakan kuorum kare­na berdasarkan absensi ada 32 anggota dewan yang hadir.

Pantauan Satelit News, hanya belasan orang anggota DPRD yang menempati kursinya saat rapat paripurna berlang­sung. Rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barhum dan Dedi Sutardi. Sementara itu Plt Bupati Tangerang yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid. Sejatinya rapat pari­purna ini mulai pukul 09.00 namun baru mulai sekitar pukul 12.30.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Barhum membenarkan jika rapat paripurna molor dari pukul 09.00 hingga 12.30. Meski molor, tetap dige­lar karena sudah kuorum berdasarkan absensi ada 32 anggota dewan.

“Kalau yang duduk (anggota DPRD, red) di ruang paripurna cuma sekitar belasan atau 14 orang saya tidak tahu, setahu saya ya sesuai absensi ada 32 orang. Awalnya pas rapat mulai in­formasi awal yang hadir 29 anggota DPRD, artinya sudah kuorum untuk di­gelar rapat paripurna,” jelasnya kepada Satelit News, usai rapat paripurna.

Menurut Barhum, ketidakhadiran anggota DPRD salah satunya ada akti­vitas di luar atau sedang izin. “Bahkan izin pun dianggap masuk,” tegasnya. Pihaknya berharap rapat paripurna berikutnya bisa lebih banyak lagi ang­gota DPRD yang hadir.

Sementara itu, Sekertaris Daerah Ka­bupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid mengatakan, Pemkab Tangerang me­nyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian begitu besar ter­hadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari hasil pembahasan yang dituangkan ke dalam pandangan umum fraksifraksi.

Lanjut Sekda, beberapa hal yang ter­tuang dalam pandangan umum fraksi-fraksi yakni upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabu­paten Tangerang, optimalisasi penyera­pan belanja daerah, akselerasi PAD dan pelayanan publik. Menjawab beberapa pertanyaan tersebut, kata dia, berbagai program pembangunan telah dilak­sanakan Pemkab Tangerang untuk me­ningkatkan derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan daya beli masyarakat.

“Hal tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan capaian IPM Ka­bupaten Tangerang,” tukasnya.

Kemudian, belum optimalnya pe­nyerapan belanja daerah disebabkan oleh efisiensi belanja, kegiatan cut off gagal lelang dan penerapan disiplin penyerapan anggaran dalam penge­lolaan belanja bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, program akselerasi PAD di­lakukan dengan upaya inovasi dalam pen­gelolaan pendapatan daerah, khususnya terkait dengan pajak daerah yang telah dibangun sistem online oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) dengan tu­juan mempermudah layanan pajak. Dian­taranya, Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) dalam pengelolaan pa­jak daerah dengan metode penetapan self assesment, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir. Serta sistem Online BPHTB untuk mem­permudah pembayaran BPHTB melalui aplikasi eBPHTB.

Pelayanan publik di Kabupaten Tangerang terutama pada sektor pen­didikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pelayanan umum lainnya, kata Sek­da, terus dievaluasi dan dioptimalkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat. Tentunya melalui pening­katan kapasitas aparatur dan sistem manajemen pemerintah daerah untuk menunjang pelayanan publik.

“Adapun halhal lain yang sekiranya masih diperlukan pendalaman secara substansi, tentunya dapat diperjelas pada saat pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dengan OPD,” pungkasnya. (aditya)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.