Pelayan Publik Harus Bebas KKN

Pencegahan Korupsi di Lebak Libatkan Komunitas

RANGKASBITUNG,SNOL–Para pelayan publik atau Aparatur Sipil Negara (ASN), harus menyadari bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan berhak atas pelayanan prima yang dilakukan oleh para abdi masyara­kat. Sudah saatnya, pelayan publik bersungguhsungguh menempatkan masyarakat pada posisi yang harus di­layani dengan baik. Oleh karena itu, pelayan publik harus bersih dan ter­hindar dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian ditegaskan Plt Bupati Lebak, Ino S Rawita, saat menyampai­kan sambutannya di acara Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik, pelibatan komuni­tas dalam pencegahan korupsi, di Aula Multatuli Sekretariat Daerah (Setda) Lebak. Yang digagas Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (6/3).

Katanya, pelayanan publik meru­pakan rangkaian tindakan kegiatan pemenuhan kebutuhan setiap warga negara, atas barang dan jasa, serta ad­ministrasi. “Semua itu harus dilakukan oleh semua lembaga publik, mulai dari daerah sampai pusat,” kata Ino, Selasa (6/3).

Menurutnya, komunitas juga harus bisa berperan mengkampanyekan ke­baikan kepada masyarakat dan me­megang nilai integritas seperti, jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana dan bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang positif.

Dengan dilibatkannya komunitas dalam pencegahan tindak pidana ko­rupsi tambahnya, bisa memonitoring serta memberi masukan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, dalam menjalankan tugasna sebagai pelayan publik.

“Kita berharap, momen ini bisa menunjukkan bahwa pelayan di OPD Lebak bisa lebih baik lagi, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi, kegiatan ini juga dapat menstimulasi untuk semua sektor pemerintahan, agar pelayanan publik dapat memenuhi standar. “Se­lain komunitas, kegiatan pelatihan ini juga dikuti jajaran inspektorat se-Provinsi Banten dan OPD urusan pen­didikan, kesehatan, sosial dan pember­dayaan desa,” terangnya.

Perwakilan dari Deputi Bidang Pence­gahan Korupsi KPK, Rama Handoko mengatakan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelum­nya, untuk menggerakkan komunitas dalam pencegahan korupsi khususnya di Kabupaten Lebak.

Dalam pencegahan ini kata Rama, membutuhkan proses yang panjang dalam menjalin kolaborasi komunitas dengan pemerintah. Agar bisa berman­faat bagi masyarakat. “Pelibatan komu­nitas dalam pencegahan korupsi, san­gat penting. Karena, komunitas selain mengawal, juga akan memberikan sa­ran dan masukan yang berharga dalam pelayanan publik,” imbuhnya. (mulyana/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.