Kepala Desa Tolak Salurkan Rastra

Tak Punya Data Keluarga Penerima Manfaat

RAJEG, SNOL—Penyaluran beras pra sejahtera (Rastra) di Kecamatan Rajeg Kabu­paten Tangerang terham­bat. Para kepala desa di ke­camatan tersebut menolak menyalurkan beras karena belum menerima data ke­luarga penerima manfaat. Mereka pun mengemba­likan Rastra yang telah dikirimkan ke Perum Bu­log Divisi Regonal (Divre) Tangerang.

Wakil Paguyuban Ke­pala Desa Kecamatan Ra­jeg Saumin mengatakan para kades tidak menolak Rastra gratis. Tapi, mereka mengaku kebingungan jika harus menyalurkan Rastra sementara data penerima manfaat belum diterima.

“Saya atas nama kepala desa di Kecamatan Rajeg bukan menolak Rastra gra­tis. Persoalannya kami be­lum menerima data pener­ima namun beras sudah dikirim oleh Bulog Divre Tangerang. Daripada nanti ada masalah lebih baik kami kemba­likan Rastra tersebut,” kata Sau­min yang menjabat Kepala Desa Tanjakan, Kecamatan Rajeg ke Satelit News, Kamis (8/3).

Saumin menambahkan, para kepala desa siap menyalur­kan Rastra bila sudah ada data penerima manfaat. Artinya, para kepala desa menginingkan data penerima dahulu yang diterima ketimbang beras langsung dikir­im.

Kepala Bulog Sub Divre Tangerang Junaidi mengatakan akan melakukan distribusi Rastra ke seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang agar Rastra 2018 bisa segera diterima warga. Pengiriman dilakukan sambil menunggu diselesaikannya Juklak dan Juknis distribusi Rastra oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan Pemerintah Kabupat­en (Pemkab) Tangerang.

Menanggapi kebingungan para kades di Rajeg, Junadi memin­ta agar pemerintah desa dapat menggunakan data lama tentang jumlah warga miskin sesuai by name by adress. Kades dan Lurah tidak perlu bingung dikarenakan pendistribusian Rastra masih se­cara manual dan belum meng­gunakan kartu elektronik dengan menggunakan kartu BPNT.

“Penyaluran Rastra 2018 se­lama tiga bulan terhitung sejak Januari hingga Maret yang diberi­kan secara gratis ini masih meng­gunakan data manual. Desa dan kelurahan masih bisa menggu­nakan data tahun-tahun sebelum­nya dari data penerima Raskin,” katanya.

Disinggung anggaran pendis­tribusian Rastra 2018, imbuh Jun­aidi, Bulog telah menganggarkan mulai dari juru angkut hingga kendaraan operasional pengiri­mannya agar Rastra bisa sampai ke Desa untuk selanjutnya diberi­kan kepada warga yang berhak.

“Sedangkan kalau untuk ang­garan sosialisasinya di Desa itu menjadi tanggungan APBD,” kat­anya seraya menambahkan, saat ini pihaknya telah menyalurkan 30 persen dari total keseluruhan Rastra 2018 ke Desa-Desa peneri­manya. Sebanyak 3.900 ton Rastra 2018 yang diperuntukkan 132.720 keluarga KPM di Kabupaten Tangerang sejak Januari hingga Maret.

Persoalan Rastra juga diba­has Pemerintah Provinsi Banten. Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy memimpin rapat koordinasi penyaluran bantuan sosial, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) tahun 2018 di aula Gedung BI Banten, Kota Se­rang, Kamis (8/3). Dalam rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Bulog Sub Divre dan pihak Perbankan peny­alur BPNT itu, Andika mendapat­kan banyak laporan yang me­nyebutkan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pro­gram pemerintah pusat tersebut.

Untuk penyaluran Rastra, se­jumlah persoalan yang diaporkan dari pemerintah kabupaten/kota di antaranya adalah ketiadaan bi­aya distribusi dari penyedia Rastra yakni Bulog ke titik pendistribu­sian dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berada. Persoalan diperparah dengan kondisi infra­struktur jalan yang rusak di be­berapa wilayah di Banten bagian selatan seperti Pandeglang dan Lebak.

“Jadi memang biaya opera­sional dari titik distribusi ke ti­tik bagi belum ada, sementara pemerintah ousat membebankan itu kepada pemerintah daerah,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana kepada pers usai rapat, kemarin.

Persoalan lainnya, kata Nurha­na, banyak kepala desa (Kades) menolak program BPNT dan ras­tra karena tidak adanya anggaran sosialisasi. Menurutnya anggaran sosialisi tersebut alokasinya be­rada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

“Tapi kami masih menunggu SK (surat keputusan) Gubernur tentang Tim Koordinasi Bansos Rastra sebagai dasar boleh diper­gunakannya anggaran tersebut,” imbuhnya.

Dalam rapat tersebut juga ter­ungkap adanya upaya-upaya pemanfaatan program tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi para pendamping pro­gram, seperti untuk kepentingan politi praktis. “Di kami itu kema­rin ada pendamping yang seolah-olah mengesankan bahwa bansos itu dari dia, soalnya dia mau nya­lon (mencalonkan diri di pemi­lu),” kata perwakilan Dinas sosial Kota Tangerang.

Andika mengaku mencatat semua persoalan dalam pelaksa­naan program BPNT dan Rastra yang dilaporkan kepada dirinya dalam rapat tersebut. “Tentu ini menjadi perhatian serius kami. Saya akan lapor ke Pak Guber­nur (Gubernur Banten Wahidin Halim) agar ditemukan solusinya secepatnya,” kata Andika kepada pers usai rapat.

Andika mengaku telah me­minta dinas terkait di Pemprov Banten dan kabupaten/kota un­tuk mengejar target distribusi kedua program bansos tersebut, sehingga bisa sampai kepada ang­gota masyarakat yang berhak se­cara tepat waktu dan tepat jumlah. “Program ini kan sangat penting sebagai upaya pemerintah untuk membantu warga kurang mampu sehingga pada gilirannya mer­eka bisa berdaya secara sosial dan ekonomi,” katanya.

Dalam rapat sendiri terungkap, kuota BPNT untuk Banten pada tahun 2018 ini kuotanya menca­pai 93.915 KPM. Sementara untuk rastra, kuotanya mencapai 390 ribu lebih KPM. Untuk diketahui, mulai tahun 2018 ini, pemerintah telah mengubah skema penyal­uran beras sejahtera dari pangan bersubsidi menjadi bantuan sosial pangan. Biasanya keluarga pener­ima manfaat mendapat rastra 15 kg, dengan tebusan Rp 1.600 per kg, mulai tahun ini KPM tidak per­lu menebus lagi alias mendapat­kannya secara cuma-cuma.

Perubahan skema bantuan dari subsidi menjadi bantuan sosial membuat jumlah penerima ras­tra menjadi berkurang. Sebagian masyarakat miskin yang sebelum­nya masih menerima rastra akan dikonversi bantuannya ke metode nontunai, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pemberian BPNT akan me­mungkinkan setiap KK yang ter­daftar sebagai masyarakat miskin menerima bantuan sebesar Rp 110 ribu per bulan yang disalur­kan melalui rekening perbankan. Uang yang diterima melalui bank bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, atau telur di warung-warung yang telah ditun­juk pemerintah. (ahmadi/imron/gatot)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.