Konsolidasi Pengadaan Perlu Kerjasama OPD

CILEGON, SNOL – Penandatan­ganan Komitmen bersama dise­lenggarakan antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) di Aula Setda Cilegon, Senin (7/3) kemarin.

Pada penandatanganan komitmen itu, turut menyiratkan upaya LKPP mendorong pem­kot untuk lebih memodernisasi proses pengadaan barang dan jasa, salah satunya dengan cara mengimplementasikan konsoli­dasi pengadaan lewat probity Advice.

Direktur Advokasi Penyelesa­ian Sanggah Wilayah II Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), M Aris Supriyanto memaparkan, salah satu upaya memodernisasi pen­gadaan di Pemerintahan dapat dilakukan dengan konsolidasi pengadaan.

Ia mencontohkan, pada pen­gadaan paket lelang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap ditemukan paket yang sejenis antara satu OPD dengan OPD lain. Paket yang sejenis itu, tidak perlu lagi diproses secara terpisah namun dapat dilakukan secara ber­sama. Hal itu, tidak lain untuk mempersingkat proses waktu le­lang dan menghemat anggaran (value for money).

“Jadi tidak ada lagi istilah ke­terlambatan kebutuhan barang, atau barang yang kita butuhkan jumlahnya 10, tapi ini kok cuma 5 atau kebutuhan kita sepatu dan tas, tapi yang datang hanya tas­nya saja, sepatunya mana,” urai Aris, saat menjadi narasumber dalam sosialisasi yang diseleng­garakan paska penandatangan komitmen bersama, Rabu (7/3).

Terkonsolidasinya berbagai pengadaan dari penggabungan OPD itu, sebagaimana yang di­contohkan, turut didasari den­gan tiga pilar etik yang menjadi payung model pengadaan itu diterapkan. Tiga pilar etik itu antara lain menyangkut keju­juran, kebenaran dan integritas. Tiga hal tersebut merupakan dasar probity advice yang diter­apkan pada paket yang bernilai besar, agar supaya tidak terdapat penyimpangan.

“Jadi ketika kita bicara probity advice maupun audit, maka ke­tiga pilar etik tersebut harus di­jalankan bersama-sama antara ULP, PPK, penyedia, maupun yang melakukan pendampin­gan,” terang Aris. “(nal/eky/bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.