Ber-KTP El, ODGJ Punya Hak Pilih

Pemilu 2019

KOTA SERANG, SNOL— KPU Ban­ten memastikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memi­liki hak pilih dalam Pemilu 2019 mendatang dengan syarat yang bersangkutan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el). Klausul itu termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang merupakan gabun­gan dari UU Nomor 42 / 2008 tentang Pilpres, UU Nomor 15 / 2011 tentang Peneyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 / 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Komisioner KPU Banten Sy­aeful Bahri mengatakan, pada prinsipnya dalam UU 7/2017 tersebut semua WNI yang beru­sia di atas 17 tahun atau pernah menikah dan memiliki KTP el memang memiliki hak pilih dan namanya harus terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT), kar­ena untuk Pemilu tahun depan tidak bisa lagi menggunakan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Cata­tan Sipil (Disdukcapil), kecuali menggunakan KTP el jika yang bersangkutan tidak terdaftar da­lam DPT. Dalam aturan UU itu memang tidak dijelaskan secara detail terkait ODGJ.

“Sepanjang dia (ODGJ,red) memiliki KTP el tentu dia memi­liki hak pilih,” katanya, Senin (12/3). Syaeful memastikan, pihak yang berwenang melegalisasi ses­eorang menderita ODGJ adalah dokter jiwa. Oleh karena itu, tentu penyelenggara Pemilu memiliki pendekatan khusus terkait ODGJ yang memang memiliki suket dari dokter jiwa di wilayah masing-masing bahwa orang tersebut me­mang sakit jiwa.

“Mungkin kalau dengan yang seperti itu (ODGJ dan memiliki suket dari dokter jiwa,red) akan ada Peraturan KPU (PKPU)-nya, karena kita sebagai penyeleng­gara pemilu daerah melaksana­kan apa yang telah diputuskan oleh KPU RI,” ujarnya.

Jika ada pihak yang memang tidak setuju ODGJ memiliki KTP el memiliki hak suara tentu bisa melakukan judicial review (pen­injauan kembali) ke MK (Mah­kamah Konstitusi). “Kalau DPR atau pemerintah merevisi UU 7/2017 dengan melarang ODGJ ber-KTP el memiliki hak pilih dengan menambah pasal secara detail, tentu memerlukan waktu yang cukup lama, sementara tahapan Pemilu 2019 saat ini su­dah berjalan,” tukasnya.

Sementara, Ketua DPRD Ban­ten Asep Rahmatullah meminta penyelenggara Pemilu terutama KPU bijak dalam menghadapi ODGJ. Oleh karena itu, ia sepa­kat KPU melakukan aturan de­tail soal ODGJ yang memang ada suket dari dokter jiwa bahwa yang bersangkutan sakit jiwa. “Masa ODGJ disuruh datang ke TPS (tempat pemungutan suara,red), yang ada dia akan membuat kekacauan di TPS,” tu­kasnya.

Oleh karena itu, Ketua DPD PDIP Banten ini meminta KPU Banten untuk berkoordinasi dengan KPU kabupaten / kota di wilayah Banten agar melakukan penyisiran terkait jumlah ODGJ yang memang benar-benar sakit yang memungkinkan mereka tidak boleh datang ke TPS. “Me­mang untuk hak pilih ODGJ ada pengecualian, semua orang juga tentu memahami kalau perso­alan itu, karena tidak mungkin ODGJ dipaksakan untuk datang ke TPS,” imbuhnya. (ahmadi/made)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.