Kinerja ASN Pemprov Dipantau KPK

KOTA SERANG, SNOL—Para pegawai di lingkungan Pemprov Banten diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan dan men­gelola APBD. Pengawasan itu dilakukan secara menyeluruh mulai pada saat perencanaan anggaran, proses lelang tender hingga pembangunan. Bahkan sampai pada saat pembuatan laporan.

Inspektur Pemprov Banten E. Kus­mayadi mengatakan, pengawasan yang dilakukan lembaga antirasuah terhadap para ASN atau penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Banten meru­pakan keinginan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Itu digalakan untuk mencipatakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di ling­kungan Pemprov Banten.

“Makanya Pak Gubernur meminta agar KPK tidak meninggalkan Banten,” kata Kusmayadi, Selasa (13/3). Dikata­kan mantan Kepala Biro (Karo) Pemer­intahan Setda Banten ini, tindakan yang dilakukan oleh tim dari KPK bukan un­tuk menakut-nakuti atau melakukan tindakan secara refresif melainkan se­bagai upaya preventif (pencegahan).

“Makanya kita sangat tegas, jika ada pejabat di lingkungan Pemprov yang melakukan korupsi kita akan pecat atau berhentikan dan laporkan ke aparat penegak hu­kum,” tuturnya. Saat disinggung jumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten yang berurusan dengan aparat penegak hukum khususnya dari Januari 2018 hingga pertengahan Maret 2018 ini, Kusmayadi enggan berko­mentar banyak. “Yang penting kita berupaya mencegah agar kasus itu (korupsi,red) tidak lagi terjadi termasuk para ASN di Banten yang diduga meninta uang suap kepada para pengu­saha, tentu akan kita sikat,” pa­parnya.

Koordinasi dengan KPK terse­but juga agar Pemprov mendap­atkan opini Wajar Tanpa Pengec­ualian (WTP) kembali dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD oleh BPK RI. Oleh karena itu, lembaga antirasuah dilibatkan.

“Jangan salah, kesalahan juga bisa timbul karena kesalahan saat mengerjakan laporan, ma­kanya kepada tim yang melak­sanakan pelaporan APBD beker­ja harus lebih teliti,” imbuhnya.

Sementara, Asda I Setda Pem­prov Banten Anwar Mas’ud me­nyatakan, sebenarnya Pemprov tidak hanya menggandeng KPK saja, melainkan aparat penegak hukum di Banten untuk menga­wasi penganggaran Banten. Se­lain itu melibatkan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) dan Badan Pe­meriksa Keuangan (BPK).

“Pada prinsipnya kita harus mengedepankan integritas, nga­pain kita takut kalau kita tidak melakukan hal-hal yang dila­rang,” tuturnya. Sementara itu salah seorang pejabat eselon III di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten yang namanya enggan dikorankan tak kebera­tan jika ASN diawasi oleh KPK, karena ASN adalah pelayan publik. “Kita kan digaji dari uang rakyat, kita juga tentu harus ber­manfaat bagi rakyat dengan tidak melakukan korupsi,” im­buhnya. (ahmadi/made)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.