Geledah Rumah Hakim, Temukan Amplop Advokat

Peradi Tangerang Sayangkan Kasus Penyuapan

JAKARTA, SNOL—Tim penyi­dik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda terkait kasus dugaan suap Hakim Pengadilan Neg­eri Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri. Penggeledahan di­lakukan di kantor tersangka hakim Wahyu Widya Nurfitri dan Panitera Pengganti Tuti Atika di PN Tangerang. Se­lain itu ada dua tempat lagi rumah dinas Widya dan kan­tor dua orang advokat berna­ma Agus dan Saipudin.

“Penyidik kemarin (13/3) hingga dini hari ini (14/3) melakukan kegiatan peng­geledahan di 3 lokasi.

Rumah dinas hakim WWN di Komplek Kehakiman Tangerang, Kantor tersangka HMS dan AGS di Kebon Jeruk, Jakarta Barat,”ungkap juru bi­cara KPK Febri Diansyah, di gedung Merah Putih KPK, Kun­ingan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/3).

Penggeledahan dilakukan se­cara paralel sejak pukul 23.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB dini hari. Dari hasil penggeleda­han tersebut, tim KPK menyita sejumlah dokumen dan seba­gian uang dalam sebuah amplop coklat bertuliskan nama kantor salah satu advokat.

“Dari rumah dinas hakim WWN ditemukan bagian dari uang yang diduga merupakan penerimaan pertama sebesar Rp7.450.000,- dalam amplop coklat yang bertuliskan nama Kantor Hukum salah satu ter­sangka,” tutupnya.

Sementara itu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) me­nyayangkan tertangkapnya dua advokat, hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam operasi tang­kap tangan KPK. Dua advokat yang tertangkap, Agus Wiratno dan HM Saipudin, tidak ter­catat sebagai anggota Peradi Tangerang.

Ketua Bidang Pendidikan di DPC Peradi Tangerang Chris­tine Susanti menyatakan ad­vokat yang terikat dengan kode etik profesi semestinya tidak melakukan suap untuk memenangi perkara. Cristine mengatakan seharusnya kedua pelaku lebih independen.

“Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum harus turut mengawal pelaksanaan program pemerintah dalam menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa. Apabila ada indikasi permainan kotor di pengadilan oleh oknum, baik PP ataupun hakim maka advo­kat harus menjadi pihak yang lantang menolaknya. Bahkan, melaporkan hal tersebut ke­pada KPK atau Komisi Yudisial guna ditindaklanjuti sebagai temuan,”ungkap Christine ke­marin.

Dia memastikan kedua ad­vokat yang menjadi tersangka kasus dugaan penyuapan bu­kan anggota Peradi. “Setelah dilakukan pengecekan, kedua rekan Advokat yang terkena OTT di PN Tangerang tidak terdaftar sebagai anggota Peradi di bawah kepemimpinan Dr Faizie Ha­sibuan dan Thomas Tampubo­lon,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan den­gan adanya insiden ini dirinya berharap kedepan tidak ada lagi aparat penegak hukum yang tamak dan bermain dalam melakukan penegakan hukum.

“Semoga ini juga dapat men­jadi pembelajaran bagi publik, khususnya bagi para aparatur penegak hukum (jaksa, hakim, advokat), termasuk petugas pengadilan seperti panitera pengganti. Harapannya agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tukasnya.

Kepala Pengadilan Negeri Tangerang Muhammad Damis turut diperiksa Komisi Pem­beratasan Korupsi (KPK). Damis diperiksa terkait operasi tangkap tangan terhadap Hakim dan Pa­nitera Pengganti PN Tangerang.

Hal tersebut diungkapkan Aliansi LBH Kota Tangerang, Erlangga Swadiri. Menurut­nya pemeriksaan Kepala PN Tangerang oleh KPK sudah se­layaknya.

“Secara struktur, saya rasa perlu Kepala PN Tangerang diperiksa, karena berkaitan. Kabar terakhir, Kepala PN su­dah diperiksa,” ujar Erlangga di kawasan PN Tangerang, Rabu (14/3).

Sayangnya, Erlangga masih belum tahu hasil pemeriksaan itu. Saat ini, pihaknya masih terus melakukan pemantauan terhadap perkara tersebut.

“Sebenarnya ini bukan raha­sia umum. Dan setiap putusan Hakim, pasti selalu dirapatkan kepada Kepala Pengadilan. Jadi sangat beralasan,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim, panitera pengganti dan advokat sebagai tersangka, Selasa (13/3). Hakim senior Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Ati­ka disebut menerima suap ter­kait gugatan perdata wanpresta­si. Sementara Agus Wiratno dan HM Saipudin diduga memberi­kan suap kepada Wahyu terkait gugatan perdata perkara wan­prestasi. KPK menyebut com­mitment fee terkait pengurusan itu adalah Rp 30 juta.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Tuti dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Ta­hun 2001 tentang Pemberan­tasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Agus dan Saipu­din disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Ta­hun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Ko­rupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (iqbal/jpg/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.