Komisi III Sesalkan Minimnya Serapan Anggaran Pembangunan

OPD Teknis Diminta Lebih Agresif dan Ambil Langkah Konkrit

PANDEGLANG,SNOL–Masih lemahnya Organisasi Prangkat Daerah (OPD) tekhnis dalam menyerap anggaran pembanguan, seperti di triwulan pertama. Baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat Tahun Ang­garan (TA) 2018. Hal itu membuat Komisi III DPRD Pandeglang angkat bicara, dan berencana memanggil instansi terkait.

Ketua Komisi III DPRD Pande­glang, Iing Andri Supriadi mengaku, menyayangkan dengan masih nihil­nya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Tentu saja katanya, sangat tidak elok di triwu­lan pertama ini sama sekali anggran pembangunan belum terserap.

“Pengesahan APBD TA 2018 kan cepat, masa penyakit lama kembali terulang (pelaksanaan pembanguan lambat). Padahal, kami sudah sering mengingatkan semua OPD tekhnis, agar bisa cepat melaksanakan pem­bangunan. Jika dibiarkan, akan ber­dampak buruk kembali pada kuali­tas pembangunan nantinya,” kata Iing, Rabu (14/3).

Katanya, Bupati Pandeglang Irna Narulita harus segera melakukan rapat koordinasi (ra­kor) dengan seluruh OPD tekhnis, untuk membahas kaitan dengan serapan ang­garan pembangunan tersebut. “Bupati harus tegas, lakukan evaluasi dan dicari solusinya. Khususnya kaitannya dengan belanja barang dan jasa, harus men­jadi perhatian. Karena, belanja barang dan jasa sudah jelas ber­dampak langsung ter­hadap kebutuhan ma­syarakat,” tambahnya.

Iing juga menam­bahkan, pihaknya akan langsung me­manggil para OPD tekhnis tersebut. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui secara jelas kendala dihadapi dan yang menjadi le­mahnya penyerapan anggaran. “Pokoknya, besok (Kamis,red), kami panggil para OPD yang bersangkutan dengan pembangunan. Karena, kami tidak ingin lambatnya pembangunan terulang kembali di tahun ini,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Pergerakan Ma­hasiswa Islam Indonesia (PMII) Ka­bupaten Pandeglang, Ajat Sudrajat menilai, lemahnya serapan ang­garan tersebut, membuktikan betapa lemahnya kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pande­glang. Bahkan tambahnya, hal itu juga membuktikan rotasi, mutasi dan promosi pejabat yang dilakukan Bupati tidak berdampak signifikan.

“Kinerjanya harus terus di uji, di evaluasi dan di pantau. Beri sanksi tegas, bagi OPD yang kinerjanya le­mah. Kami berharap, Bupati dan Wakil Bupati bersikap tegas. Ini demi capaian target pembangunan dae­rah,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, mema­suki triwulan pertama, anggaran pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pande­glang, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2018, belum juga terserap. Se­hingga, pelaksanaan pembangunan hingga kini masih nihil.

Adapun komponen yang sudah dapat diserap hingga kini, baru se­batas belanja langsung dasar seperti, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pembayaran biaya listrik dan tele­pon, serta honor Tenaga Kerja Kon­trak (TKK). Selebihnya, belum dapat diserap.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani membenar­kan kondisi tersebut. Katanya,  selain berpengaruh terhadap pembangu­nan. Lambatnya serapan anggaran pada sektor lelang juga, menjadi an­caman kaitannya bantuan Dana Alo­kasi Khusus (DAK). Nilai DAK yang diploting  untuk Pandeglang sebesar Rp 426 Miliar, terancam gagal diper­oleh secara utuh.

“Sekarang, melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No­mor 112 Tahun 2017, tentang Penge­lolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, DAK, baru bisa ditrans­fer apabila semua paket lelang sudah dikontraktuilkan, paling lambat 21 Juli 2018,” ungkap Ramadani, Selasa (13/3). (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.