Target Retribusi Lahan Parkir Menyusut

Dari Rp 100 Juta Menjadi Rp 75 Juta

TIGARAKSA, SNOL—Banyaknya po­tensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang tidak tergarap maksimal, membuat target peneri­maan retribusi parkir meyusut. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menargetkan retribusi dari sektor lahan parkir sebesar Rp 100 juta, tetapi di tahun ini menjadi Rp 75 juta.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja mengaku, target pener­imaan serapan pungutan retribusi lahan parkir mengalami penurunan, dari sebelumnya Rp 100 juta pada ta­hun 2017, di tahun ini menjadi Rp 75 juta. Hal itu disebabkan banyaknya potensi serapan parkir yang tidak terserap sepenuhnya oleh daerah.

“Target penerimaan parkir men­galami penurunan dari Rp 100 juta menjadi Rp 75 juta,” kata Soma ke­pada Satelit News, kemarin.

Pada sisi lain, imbuh Soma, ke­beradaan kantung parkir milik Pemkab Tangerang juga masih minim. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah melakukan pembahasan pe­mungutan retribusi parkir di atas bahu jalan atau on the street agar dapat mendongkrak PAD Kabupaten Tangerang ke depan.

“Sedang kita bahas bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah, red) terkait, agar pungutan retribusi parkir ke depan bisa bertambah, dengan program berjudul retribusi on the street,” kata pria yang menjabat rang­kap jabatan sebagai Plt Kepala Dis­kominfo KabupatenTangerang itu.

Lanjut Soma, ke depan sejumlah titik bahu jalan di wilayah Kabu­paten Tangerang akan disulap men­jadi lapak parkir. Pengelolaannya pun dibantu dengan juru parkir agar memudahkan para pengendara yang ingin memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.

Nantinya, para juru parkir itu akan digaji setiap bulan dan diwajibkan untuk mengenakan rompi sebagai pertanda juru parkir atau petugas pemungutan pajak dari pemerintah. “Tidak seperti kebanyakan yang se­lama ini terjadi di lapangan, banyak ditemukan juru parkir ilegal yang tidak dilengkapi rompi dan Surat Keterangan (SK) dari pemerintah. Akibatnya, potensi pungutan tidak terserap sepenuhnya,” katanya.

Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan berapa jumlah lahan dan juru parkir yang akan dibentuk pada program parkir on the sreet itu. “Belum tahu berapa jumlahnya, karena masih tahap perencanaan dan pembahasan,” katanya.

Pihaknya optimis, program parkir on the street tersebut bisa mendong­krak PAD Kabupaten Tangerang mu­lai tahun 2019, sehingga targetnya bisa dinaikan menjadi Rp 30 miliar.

“Optimis, parkir on the steet bisa mendongkrak PAD pada sektor parkir secara signifikan mencapai Rp 30 miliar dari sebelumnya hanya Rp 75 juta saja di tahun ini,” katanya.

Saat ditanya apakah hal itu tidak akan berbenturan dengan undang-undang lalu lintas, Soma memasti­kan, tidak akan berbenturan. Menu­rutnya, pungutan retribusi pajak di atas bahu jalan itu juga sebelumnya sudah melalui tahapan pembahasan bersama tim Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Banten, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari.

“Tidak masalah, karena sebel­umnya juga sudah dibahas dengan SKPD terkait. Bappeda Provinsi Banten juga turut mengetahuinya. Sejumlah perencanaan teknis juga telah dipersiapkan agar bisa berjalan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kasatlantas Polresta Tangerang Ari Satmoko berharap agar program pungutan retribusi on the steet bisa ditata dengan baik. Sehingga dapat menghindari kemacetan agar tidak se­makin parah terjadi pada sejumlah titik ruas jalan dalam Kabupaten Tangerang. selain itu kata dia, penggunaan lahan di atas bahu jalan juga diharapkan tidak berseberangan dengan keberadaan rambu peringatan yang sebelumnya pernah ada. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.