Syafrudin Bantah Lakukan Pelanggaran

SERANG, SNOL—Laporan tim kuasa hu­kum Vera-Nurhasan dianggap tidak berdasar dikarenakan dugaan kampa­nye yang menumpang tersebut tida­klah dilakukan secara terencana dan disengaja. Namun, atas laporan terse­but, Panwaslu mengatakan akan terus menelusuri dan mendalami aduan tim kuasa paslon urut 1 itu.

Ketua Tim Paslon nomor urut 3 Iyos Rosadi mengungkapkan, kedatan­gan Calon Walikota Serang, Syafrudin pada acara pengobatan gratis tersebut adalah untuk memenuhi undangan Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) sebagai panitia pelaksana.

“Pak Syafrudin di LMPI itu pembina, dan beliau diundang untuk membuka acara tersebut. SK sebagai pembina juga jelas ada,” ujar Iyos yang ditemui usai memenuhi undangan Panwaslu Kota Serang untuk melakukan klarifi­kasi laporan, Rabu (14/3).

Iyos berkilah, pada acara pengobatan gratis juga Syafrudin tidak menggunakan atribut Cawalkot, hanya mengenakan jaket LMPI. Menurutnya, pada kegiatan terse­but ttidak ada bahasa ajakan, penyam­paian visi-misi, dan kampanye. Adapun pose salam 3 jari yang dipermasalahkan tersebut menurutnya, itu aksi spontan dari kader LMPI pada saat berfoto bersama.

“Salam 3 jari diluar kehendak dia (Syaf­rudin, red), beliau hanya diajak foto-foto, dan spontan ada yang meminta sambil salam 3 jari dari kader LMPI,” terangnya.

Hal yang sama juga turut dijelaskan tentang pelanggaran yang menyeret nama Calon Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin yang dianggap telah mendukung pelanggaran Lurah Cilaku, karena merupakan struktur Partai.

Iyos mengatakan, Subadri sendiri hanya memenuhi undangan dari PAC Partai Hanura saja, yang didalamnya terdapat agenda konsolidasi.

“Kan wajar kalau paslon hadir setiap kegiatan partai yang mengusungnya. Jadi kami kira tidak ada pelanggaran yang kami lakukan,” tandasnya.

Divisi Hukum dan Penindakan Pelang­garan pada Panwaslu Kota Serang, Faridi pihaknya telah mengundang pihak dari tim paslon Syafrudin-Subadri dan pihak Dinkes Banten sebagai pihak yang me­nyiapkan obat dalam pengobatan gratis yang diminta LMPI.

“Kami dapat bukti surat dari Dinkess kalau memang benar LMPI ajukan pro­posal ke Dinkes dalam kegiatan pengo­batan gratis,” katanya.

Berdasarkan penuturan dari Dinkes Banten kata Faridi, Dinkes Banten tidak mengetahui kalau dalam pelaksanaan tersebut ada tagline ciri khas nomor 3, spanduk dan dihadiri salah satu calon. Karena pada awalnya yang mengajukan kerjsama atas nama LMPI.

“Dari keterangan ini, masih ada taha­pan kajian, baru setelah dilakukan ka­jian akan dibuat status laporan. Apak­ah ini ditindaklanjut atau tidak? atau memenuhi unsur pelanggaran atau tidak? ini akan ketahuan dalam kajian nanti,” katanya.

Dikatakannya, sesuai Peraturan Ba­waslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan pelanggaran, pihaknya diberi waktu 5 hari untuk menangani laporan ini. Apakah statusnya nanti melanggar atau tidak. Jika benar, maka pihaknya akan menyerahkannya atau merekomendasikan ke Komite ASN jika yang melanggar ASN.

“Kalau kita hanya merekomenda­sikan saja, bukan tim eksekusi yang memberikan sanksi,” katanya, seraya menambahkan, status terkait laporan ini akan disampaikan pada Jumat be­sok. (pbn/azm/bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.