Penyerapan Bankeu Provinsi Tunggu Keputusan Gubernur

Pemkab Dituntut Koordinasi Ekstra dan “Jemput Bola”

PANDEGLANG,SNOL–Selain meng­khawatirkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat tidak dapat diserap utuh, akibat lambat­nya proses lelang proyek atau pro­gram pembangunan fisik di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Pandeglang. Kini, jajaran pejabat Pemkab setempat juga mengkhawatirkan Bantuan Keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran (TA) 2018, yang tidak dapat terserap maksimal. Karena, sampai saat ini Gubernur Banten Wahidin Halim (WH), belum juga menetapkan Bankeu tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pan­deglang, Ramadani mengatakan, soal penyerapan Bankeu Pemprov Banten untuk Pemkab Pandeglang, sampai saat ini masih menunggu keputusan penetapan alokasi dari Gubernur Banten.

“Kami masih menunggu keputu­san Pak Gubernur Banten (WH,red), kaitan dengan penetapan alokasi Bankeu tersebut. Soalnya, slot ang­garannya belum masuk ke Angga­ran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pandeglang TA 2018. Be­saran Bankeu yang akan diterima Pandeglang, jumlahnya mencapai sekitar Rp 65 Miliar,” kata Ramadani, Minggu (18/3).

Jika keputusan Gubernur Banten sudah diterima, lanjut Ramadani, pihaknya akan langsung memasuk­kan besaran nilai anggaran itu pada pergeseran anggaran. Jika sudah ma­suk dalam APBD Pandeglang tam­bahnya, pihaknya langsung dapat menyerap Bankeu tersebut dengan cepat, sesuai kebutuhan.

“Kami berharap, bisa menerima keputusan Gubernur secepatnya. Kami khawatir, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kesulitan menyerap­nya. Karena, DAK saja belum usai lelang. Ditambah lagi, Bankeu juga pasti pekerjaanya harus dilelang­kan,” keluhnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ka­bupaten Pandeglang, Ferry Hasa­nudin menegaskan, OPD tetap ha­rus berkontribusi signifikan dalam penyerapan Bankeu Banten. Oleh karenanya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Banten.

Apalagi saat ini ujarnya, pihaknya sedang melakukan terobosan kerja cepat melaksanakan pembangunan. Baik menyangkut program pem­bangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat, maupun terkait sarana prasarana lainnya, yang tetap harus menjadi skala prioritas.

“Progres pelaksanaan pembangu­nan yang kami targetkan, harus di ta­hun berkenaan sudah ada progress. Pokoknya, baik itu anggaran dari DAK maupun Bankeu Provinsi Bant­en. Jangan sampai, progresnya di Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Secepatnya, kami akan berkoordi­nasi dengan Pemprov Banten,” te­gasnya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.