Giliran Ketua Fraksi Golkar dan Kepala DPMPD Diperiksa

Dalam Kasus Dugaan Korupsi Proyek P3T

PANDEGLANG,SNOL–Satu persatu, para Ketua Fraksi di DPRD Pandeglang dan Kepala Dinas terkait kasus dugaan korupsi proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tertinggal (P3T), terus diperiksa jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang. Kini, giliran Ketua Fraksi Par­tai Golkar, Andhy Mukit dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerin­tahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Taufik Hidayat, penuhi panggilan Kejari.

Dalam pemeriksaan keduanya, Andhy Mukit dan Taufik Hidayat yang diketahui sebagai ketua pengendali P3T, kompak memasang “jurus” tidak tahu apaapa soal kasus tersebut. Terungkap, saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan, usai menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus Kejari setempat, Jumat (23/3).

Ketua Fraksi Golkar DPRD Pande­glang, Andhy Mukit mengaku, kapa­sitasnya dipanggil kejaksaan sebagai Ketua Fraksi Golkar. Sesuai surat pang­gilan yang ditujukan padanya kata And­hy, ia diminta keterangan oleh jaksa, sebatas kaitannya dengan P3T saja.

“Ya, mengenai kronologis. Saya tidak tahu menahu, kaitan dengan persoalan itu. Baru tahu sekarangsekarang ini, setelah ramai. Sekitar 20 pertanyaan dilontarkan ke saya. Saya sampaikan apa yang saya tahu saja,” kata Andhy, seraya mengaku kebetulan ia juga se­bagai anggota Badan Anggaran (Bang­gar) DPRD Pandeglang, Jumat (23/3).

Walau menjabat sebagai anggota Bang­gar, ia masih mengaku tidak tahu menahu secara detail kaitan dengan P3T. Dengan alas an, biasanya ia membahas anggaran itu secara global, tidak secara rinci. Ada­pun pembahasan secara detail katanya, ada di masingmasing komisi terkait.

“Biasanya, detailnya itu di komisi ter­kait. Kalau kami, secara keseluruhan. Tadi juga ditanya, kaitan dengan Ban­tuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi. Memang biasanya tiap tahun Bankeu itu ada, setelah saya buka dokumen penganggaran, memang ada dan kalau tidak salah sebesar Rp 64 Miliar. Hanya sebatas itu, adapun peruntukan ini itu, saya tidak tahu,” kilahnya.

Bahkan, saat dipertanyakan soal dugaan bagibagi jatah proyek P3T ke­padanya, ia masih membantahnya dengan kata tidak mengetahuinya. “Kalau saya tidak tahu menahu kaitan tersebut. Mungkin rekanrekan yang lain tahu, saya tidak tahu kaitan hal itu. Mungkin yang lebih kompeten, yang lainnya,” pungkasnya.

Senada, Kepala DPMPD yang diketa­hui sebagai Ketua Pengendali P3T, Tau­fik Hidayat mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan (SK) memang ada tim pengendali. Akan tetapi katanya, SK itu dibuat pada tahun 2015. Sedangkan dirinya masuk ke DPMPD pada tahun 2017.

“Artinya, saya bukan tim pengendali pada saat ini. Di tahun 2017, sebetulnya tidak ada kegiatan untuk kegiatan P3T,” tandasnya.

Makanya lanjut Taufik, dalam pemerik­saan tersebut ia membawa Kepala Bidang (Kabid), karena dianggapnya tahu percis di tahun 2015 itu ada P3T. Pada tahun 2015 ungkapnya, banyak kegiatan yang tidak di­lakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan.

“Tugas kami sebagai pengendali, hanya melakukan sosialisasi dan moni­toring. Tapi, kegiatannya dilakukan oleh temanteman yang ada di OPD ter­kait. Memang kalau kaitan pekerjaan­nya, dilakukan sendiri oleh OPD. Kalau kaitan laporan, memang menyampai­kan kepada kami. Jadi, tim pengendali tidak tahu ada pekerjaan yang dihibah­kan dan sebagainya,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Ke­jaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang, Nina Kartini mengaku, sudah meminta jaksa penyidik untuk segera menyim­pulkan kasus dugaan korupsi proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tertinggal (P3T), dan naik ke tahap penyidikan. Hal itu dikatakan­nya, usai jaksa penyidik memeriksa dua anggota DPRD Pandeglang yakni, Encep Mahfud dari Fraksi PKS dan Ida Hami­dah Ketua Fraksi PPP, Kamis (22/3).

“Soal akan dinaikkan ke penyidikan, kami butuh pendalaman dulu. Mudah-mudahan pendalamannya bisa cepat. Tenggat waktu ada, tapi masih banyak yang kami ambil keterangan dan wak­tunya bisa diperpanjang. Pokoknya, kami segera mempercepat. Karena, kerjaan yang akan datang ada lagi. Jadi kami harus cepat, jaksa penyidiknya akan segera menyimpulkannya,” tegas Nina, Kamis (22/3). (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.