Kecamatan Pakuhaji Diminta Lebih Tegas Tindak PT DNU

Dianggap Tak Perdulikan SP 1

PAKUHAJI, SNOL-Sejumlah warga Kam­pung Kalibaru RT 02 RW 01, Desa Kali­baru, kembali mendatangi Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat (23/3). Mereka meminta aparatur Ke­camatan Pakuhaji menindak lebih te­gas PT DNU yang ada di wilayahnya. Pasalnya walau telah diberikan Surat Peringatan (SP) 1 oleh pihak keca­matan, pabrik karung tersebut tetap mencemari lingkungan saat melaku­kan aktivitas produksinya.

Aktivis Pemuda Desa Kalibaru Egi Safutra mengaku seluruh warga Kampung Kalibaru RT 02 RW 01 mengeluhkan aktivitas produksi yang dilakukan oleh PT DNU. Asap pembakaran karung bekas yang dile­bur untuk dijadikan karung baru di PT DNU mencemari seluruh warga.

“Pabrik Karung bandel meski su­dah dapat SP 1 dari kecamatan tapi tetap saja asap dari pabrik karung mencemari lingkungan perkampun­gan warga,” jelasnya.

Egi berharap, pihak kecamatan segera memberikan sanksi lebih te­gas agar PT DNU, tidak mencemari lingkungan warga.

“Warga Kampung Kalibaru tidak mempermasalahkan bahkan menyam­but baik siapapun investor datang ke Kalibaru asalkan aktivitas produksinya tidak menggangu warga,” jelas Egi.

Ditemui terpisah, Sekretaris Keca­matan (Sekcam) Pakuhaji Yandri Per­mana membenarkan sejumlah warga Kampung Kalibaru, Desa Kalibaru datang kembali ke Kantor Kecamatan Pakuhaji. Menurut Yandri kedatangan warga untuk meyampaikan keluhan kedua terkait pencemaran lingkungan yang diduga bersumber dari pabrik ka­rung milik PT DNU. “Tadi warga Kam­pung Kalibaru yang mengeluh aktivitas pabrik karung sudah kesini,” kata Yan­dri saat ditemui di ruangannya.

Yandri menambahkan, untuk mere­spon keluhan warga Kampung Kalibaru, Pihaknya akan meneruskan keluhann ke Dinas Lingkungan Hidup dan Keber­sihan (DLHK), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pasalnya kewenangan untuk melakukan penindakan tidak be­rada di tangan kecamatan tetapi di tan­gan DTRB,DPMPTSP dan Satpol PP.

“SKPD tersebut, yang memiliki kewenangan memberikan tindakan, kecamatan hanya bisa mempasilitasi dan koordinasi,” pungkasnya. (im­ron/hendra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.