Penataan Perusahaan Belum Mengikuti Perubahan RTRW

Perusahaan Lama Dilarang Perluas Bangunan

TIGARAKSA, SNOL—Penataan perusa­haan ke dalam kawasan industri be­lum mengikuti perubahan Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sejak direvisi pada akhir 2017 lalu. Sam­pai saat ini, perusahaan-perusahaan yang telah berdiri di luar ketentuan wilayah masih dibiarkan, tanpa ada upaya pengalihan ke tempat-tempat kawasan industri agar lebih tertata rapi sesuai perubahan RTRW yang berlaku.

Demisioner HMI Kabupaten Tangerang, Marno mengatakan, mes­ki RTRW Kabupaten Tangerang telah direvisi, namun penataan industri di Kabupaten Tangerang belum sejalan dengan perubahan RTRW yang ada. Menurutnya, perusahaan industri masih berdiri bebas bukan pada pe­runtukannya, serta tidak jarang bera­da di luar RTRW sebagaimana telah diubah akhir Desember 2017 lalu.

“Amat disayangkan, meski RTRW telah direvisi atau mengalami pe­rubahan, tapi pada kenyataannya perusahan yang sebelumnya sudah ada tidak kemudian ditata sesuai RTRW yang berlaku. Perusahan yang ada masih dibiarkan pada tempat­nya masing-masing, tanpa ada upaya pemusatan agar menjadi lebih rapi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Marno, kepada Satelit News, kemarin.

Tanpa ada pemusatan dan penata­an sesuai perubahan RTRW, imbuh Marno, membuat revisi perubahan RTRW menjadi tidak memberikan dampak berarti. Pasalnya, perush­aan masih dibiarkan beroperasi di­tempat yang lama tanpa ada upaya penataan ulang oleh Dinas Tata Ru­ang dan Bangunan (DTRB) Kabupat­en Tangerang, agar keberadaannya menjadi lebih tertib dan terpusat.

“Untuk apa ada revisi kalau pada kenyataannya penataan tidak di­lakukan. Dengan direvisinya RTRW ini setiap lima tahun, maka seluruh kecamatan yang ada akan semakin tidak jelas peruntukannya. Jika pe­rubahannya tidak dibarengi dengan penataan dibawahnya,” jelasnya.

Pada sisi lain, ada dampak nega­tif yang ditimbulkan dari tidak tertat­anya perusahaan dan indutri yang sebelumnya telah terlanjur berdiri itu. Menurut Marno, warga akan hidup berdampingan dengan sejum­lah perusahaan disekelilingnya dan menghirup limbah buangan pabrik, akibat jaraknya yang berdekatan.

“Masyarakat dan alam akan ter­kena dampak jika keberadaanya ti­dak segera dipindahkan. Warga akan hidup berdampingan dengan pabrik-pabrik di daerahnya, meski bukan pada peruntukannya. Setiap harinya, perusahaan ini menghasilkan lim­bah buangan pabrik akibat jaraknya yang berdekatan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala DTRB Kabupaten Tangerang, Taufik Emil mengatakan, meski perusahaan lama berada di luar RTRW hasil revisi terakhir De­sember lalu, tapi perusahaan terse­but dilarang keras untuk mengajukan perluasan perusahaannya. Berbeda dengan perusahaan baru, pemilik perusahaan atau pengelola akan di­arahkan untuk bisa melakukan pem­banguan di tempat-tempat kawasan industri yang telah ditentukan.

“Kalau perusahaan baru kita la­rang keras untuk melakukan perlua­san. Berbeda dengan perusahaan baru, pemilik atau pengelola akan kita arah untuk melakukan pem­bangunan di dalam kawasan indus­tri yang ditentukan,” pungkasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.