Sudah 15 Pejabat Dinkes dan Korwil Puskesmas Diperiksa

Dalam Kasus Dugaan Pemotongan JKN Persalinan TA 2017

PANDEGLANG,SNOL–Rupanya Kejak­saan Negeri (Kejari) Kabupaten Pan­deglang bergerak cepat, melakukan pemeriksaan atau meminta keteran­gan terhadap para pejabat Dinas Kes­ehatan (Dinkes) dan Korwil Puskesmas. Pemnaggilan ini terkait kasus dugaan pemotongan anggaran dalam program pelayanan khusus non fisik, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran (TA) 2017, yang programnya meliputi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Per­salinan, non kapitasi dan Biaya Opera­sional Kesehatan (BOK).

Bahkan dalam kurun waktu dua hari ini (Senin – Selasa, 27 – 28/3), Kejari Pandeglang sudah memeriksa sekitar 15 orang pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang maupun di Puskesmas.

Plt Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Ke­jari Pandeglang, Muhammad Arief Ubaidillah menyatakan, kasus dugaan pemotongan DAK non fisik TA 2017 prosesnya masih dalam tahap peny­elidikan. “Dalam tahap penyelidikan ini, kami sudah melakukan permin­taan keterangan, baik kepada Kepala Puskesmas maupun para pejabat di Dinkes. Jumlah yang sudah dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan ini, kurang lebih sudah 15 orang,” kata Arief, Selasa (28/3).

Disinggung inti yang didalami oleh pihak Kejaksaan, ia enggan membe­berkan secara detail. Dengan alas an, dalam proses penyelidikan tersebut masih mencari dugaan tindak pidana. “Kan penyelidikan ini serangkayan pe­nyelidikan, untuk melakukan apakah ada tindak pidana atau tidak. Pokoknya, kami masih proses pendalaman,” tam­bahnya.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pi­dum) Kejari Pandeglang, Muhammad Arief Ubaidillah juga membenarkan, kasus yang sedang ditanganinya itu ha­sil laporan dari masyarakat. “Kalau ber­dasarkan laporan pengaduannya, itu ada dugaan pemotongan dana program JKN Persalinan sebesar 3 Persen. Selain itu, belum ada indikasi yang lainnya. Kami masih berdasarkan laporan pengaduan,” pungkasnya.

Sementara, mantan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan Dinkes yang kini menjabat Kepala Bidang (Ka­bid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang, Yeni Herlina, bungkam saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Bahkan, saat dimintai keterangan persoalan dirinya diperiksa Kejari, ia memilih bungkam sambil melambai­kan tangan menolak dan langsung ma­suk ke dalam mobil bersama teman-temannya yang lain.

“Iya nanti saja. Nggak-nggak, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ah,” imbuh­nya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Pandeglang, Syamsuri menyatakan, pihaknya belum menge­tahui pasti dengan persoalan tersebut. Maka dari itu, pihaknya akan men­cari sumber dan datanya terlebih dulu, serta akan langsung memanggil pihak Dinkes Pandeglang untuk mengklarifi­kasinya.

“Saya belum bisa memberikan ko­mentar banyak, karena saya tahunya juga baru dari media. Jangan lama-lama, harus segera ditangani kasus tersebut. Kami tidak mencari kamb­ing hitam, tetapi mencari kebenaran. Insya Allah secepatnya kami panggil yang bersangkutan,” kata Syamsuri, saat ditemui di halaman Pendopo Bu­pati Pandeglang, Selasa (27/3). (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.