Pemkot Cilegon Gandeng Akademisi

CILEGON, SNOL—DPRD Kota Ci­legon menggandeng akademisi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) untuk men­ganalisa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon 2017. Analisa itu dinilai penting guna mem­berikan masukan kepada wakil rakyat untuk menyampaikan re­komendasi ke eksekutif terkait LKPJ yang disampaikan.

“Kita menggandeng Akade­misi dari Untirta untuk meng­kaji LKPJ Walikota 2017 tujuan­nya kita ingin mendapatkan gambaran yang proporsional dari isi laporan tersebut baik secara sisi akademisi maupun aspek realitanya,” ujar Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Cile­gon, Baihaki Sulaiman, Selasa (3/4).

Dikatakan Baihaki, analisa itu penting dilakukan guna menilai LKPJ tersebut, bukan hanya dari sisi politik, namun dari sisi objektifitas di dalam­nya. “Akademisi kan punya keahlian dalam bidang itu. Menganalisa kebijakan, men­ganalisa berkaitan pendapatan dan belanja. Sehingga dengan demikian DPRD dalam hal ini dapat memberikan sikapnya dalam memberikan rekomen­dasi pada LKPJ ini,” terangnya.

Dari hasil analisa para aka­demisi, kata dia, LKPJ Walikota Cilegon 2017 masih dalam ka­pasitas wajar. Namun demikian ada beberapa catatan yang perlu dicermati terutama pada progres pendapatan yang tidak menca­pai target dan serapan anggaran yang belum maksimal.

“LKPJ Walikota Cilegon 2017 ini kan tahun kedua dari RPJMD 2016-2021. Akademisi menganalisis dari pendapatan dan belanja, hasilnya mereka menilai tidak terlalu buruk, masih baik lah. Namun ada beberapa hal yang perlu dicer­mati seperti pendapatan yang tidak memenuhi target. Ada serapan anggaran yang kurang maksimal,” terang Baihaki.

Dikatakan Baihaki, serapan anggaran 85 persen pada Ang­garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 lumayan baik. “Tidak terlalu jomplang lah. Kenapa alasannya hanya 85 persen, pemkot tentu ada ala­sannya,” ucapnya. Dia menya­takan capaian kinerja Pemkot Cilegon saat ini masih wajar. Apalagi perjalanan pelaksanaan RPJMD masih 2 tahun berjalan.

“Menurut saya ini masih on the track. Visi misi yang ter­tuang di RPJMD masih on the track, meski terdapat anggaran yang tidak terserap cukup be­sar pada anggaran JLU, dimana DPU yang menjadi penyum­bang terbesar SILPA. Nah, kaji­an ini titik fokusnya bagaimana DPRD memberikan rekomen­dasi kepada pemerintah. Salah satu acuannya yakni dari anal­isa akademisi ini,” jelasnya. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.