Pemberian Dana Hibah Diminta Disetop Sementara

Panwaslu Khawatir akan Disalahgunakan

KOTA SERANG, SNOL – Panwaslu Kota Serang meminta Bagian Kesra Kota Se­rang tidak menyalurkan terlebih dahulu dana hibah untuk organisasi yang dini­lai memiliki kedekatan dengan sejum­lah calon walikota dan wakil walikota Serang. Panwaslu khawatir dana ini digunakan untuk kampanye para calon dalam Pilkada Kota Serang 2018.

Ketua Panwaslu Kota Serang Rudi Hartono mengatakan bahwa ia sudah melayangkan surat permohonan itu ke Bagian Kesra Kota Serang, tetapi tidak bertemu dengan Kepala Bagian Kesra Kota Serang Imam Rana. Karena itu ia akan mengundang secara resmi Imam Rana guna membicarakan masalah ini. “Kita akan coba agendakan secara res­mi untuk membicarakan terkait pem­berian dana hibah buat ormas ini,” kata Rudi, kemarin.

Rudi mengatakan bahwa Panwaslu ingin agar dana hibah atau bantuan sosial disalurkan setelah pilkada untuk menghindari penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan salah satu calon. Apalagi sejumlah calon terdetek­si aktif di organisasi kemasyarakat.

Diketahui bahwa calon Vera Nurlaela yang merupakan Ketua Penggerak PKK Kota Serang, Rohman yang merupakan Ketua ICMI Kota Serang, dan Syafru­din yang merupakan Ketua Bandrong Banten cukup rawan penggunaan dana hibah. “Permintaan kita itu (bantuan hibah) disalurkan setelah pilkada,” te­gasnya.

Ia menjelaskan bahwa karena ketiga calon itu terdeteksi aktif di sejumlah organsisasi yang dikhawatirkan akan menerima dana hibah, maka Panwaslu Kota Serang sudah meminta data ke Ba­gian Kesra terkait siapa saja penerima hibah lengkap dengan nama, alamat, dan nominal bantuan. Dengan demiki­an dapat ditelusuri apakah organisasi penerima hibah itu terafiliasi dengan calon atau tidak. Ia mengatakan ini adalah upaya pencegahan pelanggaran pemilu. “Penggunaan dana hibah untuk kepentingan kampanye calon merupak­an pidana pemilu,” ucapnya.

Asda II Kota Serang Poppy Nopriadi mengungkapkan bahwa mekanisme pemberian dana hibah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Selama tidak ada instruk­si dari Kementerian Dalam Negeri untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah, maka Pemerintah Kota Se­rang akan tetap menyalurkannya. “Kalau ada kebijakan dari Kemendagri kita akan ikut karena Kemendagri adalah atasan kami. Kalaupun misalnya ada penghen­tian atau penundaan hibah maka harus berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Terkait kekhawatiran penggunaan dana hibah untuk kepentingan pilka­da, Poppy mengatakan bahwa seyog­yanya Bawaslu RI berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kemendagri membahas masalah ini karena yang berhak berkaitan dengan hibah adalah Kemendagri. Lagipula menurutnya pe­nyaluran dana hibah adalah kegiatan rutin. Hanya saja secara kebetulan saat ini berbarengan dengan pilkada dan itu tidak hanya terjadi di Kota Serang.

“Kita sudah berupaya melalui semua proses, misalkan permohonan hibah secara elektronik, verifikasi administra­si dan faktual, dan setelah itu kita pasti­kan lembaganya ada, programnya jelas, dan lain-lain,” katanya.

Setelah proses itu selesai maka Wali Kota Serang akan membuat surat kepu­tusan (SK) dan dimulailah proses pen­cairan. Bila di tengah jalan ditengarai ada kesalahan atau hal lain yang me­maksa penundaan hibah, maka hibah bisa saja ditunda meski sudah di-SK-kan. Kejadian ini pernah terjadi saat terjadi konflik di tubuh KNPI Kota Se­rang yang menyebabkan adanya dua kubu pengurus.

“Atau ada keputusan Kemendagri maka akan kita setop hibahnya, terma­suk untuk KPU dan Panwaslu,” ujarnya seraya menambahkan bahwa transfer dana hibah dilakukan dari rekening kas daerah ke rekening penerima hibah. Se­mentara itu, ketika diminta mengenai data penerima hibah enggan mengung­kapkannya kepada wartawan. Ia malah meminta wartawan melihat di website resmi Pemerintah Kota Serang. Na­mun setelah ditelusuri tidak ada nama penerima hibah dari Pemerintah Kota Serang dalam website yang dimaksud. (bnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.